REPUBLIKA.CO.ID,AMBON--Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun kecewa karena tidak direkomendasikan sebagai bakal calon Gubernur Maluku periode 2013 - 2018 oleh PDIP.
"Jujur saya kecewa karena PDIP tidak miliki standar jelas dalam penjaringan dan penyaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku," katanya, di Ambon, Sabtu.
Padahal saat proses pendaftaran diwajibkan bakal calon gubernur membayar Rp200 juta dan wagub Rp100 juta. Ternyata yang direkomendasikan PDIP adalah Herman Koedoeboen yang mendaftar untuk bakal calon Gubernur.
Herman, Wakajati Gorontalo, direkomendasikan Daud Sangadji (Ketua BPD Gapensi Maluku). PDIP juga mewajibkan bakal calon gubernur maupun wakil gubernur melaksanakan sosialisasi di DPC PDI P di Maluku.
Alex untuk tahapan ini melakukan sosialisasi di delapan dari 11 DPC PDI P di Maluku.
Menurut Alex, PDIP juga melakukan pembohongan dengan menyatakan penjaringan dan penyaringan Balon Gubernur maupun Wagub terbuka untuk umum.
Sayangnya saat penentuan rekomendasi ternyata berdalil harus memprioritaskan kader PDI P.
"Jadi PDI P ternyata tidak memberikan pembelajaran politik yang baik kepada rakyat Maluku," tandas Alex.
PDIP juga memanfaatkan tahapan penjaringan dan penyaringan untuk meningkatkan citra partai karena diterima baik masyarakat.
"Pastinya didukung dengan anggaran relatif besar karena Maluku merupakan daerah kepulauan untuk sosialisasi yang ternyata saat penentuan pemberian rekomendasi melakukan pembohongan sehingga mengecewakan berbagai pihak," tegasnya.
Balon Wagub Hamid Rahayaan yang berpasangan dengan Alex Litaay juga kecewa sehingga mengancam memproses hukum Megawati Soekarnoputri dan meminta ganti rugi karena pengeluaraan untuk sosialisasi lebih dari Rp 2 miliar.
Sekretaris DPD PDI P Maluku, Bitho Silvester Themar juga kecewa karena tidak direkomendasikan menjadi Balon Gubernur. Dia memutuskan tidak menandatangani dokumen pencalonan Herman - Daud sehingga dinonaktifkan dan ditunjuk Plt Sekretaris DPD PDIP Maluku Evert Kermitte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
