REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui pengelolaan Jamkesmas di Surabaya rawan polemik.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Esty Martiana Rachmi mengatakan banyak warga yang tahun lalu masuk Jamkesmas tahun ini tak ada di daftar. Salah satu warga tidak mampu Surabaya yang tidak mendapatkan Jamkesmas kembali adalah Masudi (45 tahun).
Warga Gubeng Masjid, yang sudah sejak lahir hidup di Surabaya mengeluhkan pada tahun ini ia tidak terdata di Jamkesmas kembali. Padahal ada warga di RT kediamannya yang cukup mampu malah sudah terdata sebagai warga yang mendapatkan Jamkesmas.
Masudi mengakui, ketika Ia dan istrinya sakit sebulan terakhir. Ia pun harus merogoh ratusan ribu rupiah untuk biaya pengobatan. Padahal itu tidak pernah terjadi pada beberapa tahun lalu. Parahnya Masudi ternyata juga tidak terdata di Jamkesda, dimana tahun lalu ia mendapatkan fasilatas itu.
Pria paruh baya yang berprofesi sebagai tukang becak ini pun meminta agar Ia biasa terdata kembali sebagai peserta Jamkesmas. "Saya sudah mengadu ke RT, RW tapi ditolak," katanya.
Pemerintah berkilah memeberlakukan kartu jamkesmas baru dan yang lama lama dinyatakan tidak berlaku lagi per 1 Maret 2013. Sementara pencetakan kartu jaminan pelayanan kesehatan baru yang digodhok pemkot butuh waktu.
Sebab, pembuatan kartu perlu proses klarifikasi ke lapangan. Di sisi lain, orang sakit tidak bisa menunggu. Akibatnya banyak warga yang seharusnya menerima namun malah tidak terdata, terlebih bagi mereka yang menggunakan kartu Jamkesmas lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika