REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pemilukada) di Jawa Barat, Ahad (24/2) lalu.

Megawati menyatakan KPU belum mampu menyelenggarakan Pilkada Jabar dengan baik. "Tentu kalau berjalan dengan baik, berjalan baik," kata Megawati kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

Sebelum pemilukada berlangsung, Megawati sudah mewanti-wanti agar proses pelaksanaan perhelatan demokrasi tersebut berlangsung jujur dan terbebas dari politik uang. Menurut Megawati, saat itu dia melihat adanya indikasi kecurangan. "Sebelum pilkada saya membuat konferensi pers," ujarnya. 

Megawati menyatakan politik uang di pilkada akan merusak tatanan Demokrasi di Indonesia. Pasalnya, orang-orang yang memiliki kompetensi tidak akan terpilih menjadi pemimpin karena kalah dengan mereka yang memiliki uang. 

"Karena tentunya orang-orang yang betul-betul kompeten, tapi tidak punya uang akhirnya selalu tersingkirkan oleh mereka yang memang di dalam suatu perencanaan sudah ingin mempergunakan uang yang sebenarnya bukan haknya," kata Megawati. 

Politik uang bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurut Megawati, di saat semangat pemberantasan korupsi tengah diupayakan politik uang mestinya tidak boleh dibiarkan.

"Pada saat kita ingin memberantas korupsi, kenapa politik uang masih terjadi di lapangan. Ini adalah taruhan KPU sebenarnya (untuk menyelesaikan)," ujar Megawati. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika