REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Proses penetapan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjadi Gubernur Bank Indonesia kemungkinan berlangsung mulus. Agus sudah menyatakan siap dan mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Meski begitu, ada pula dugaan pencalonan Agus ini terkait agenda politik dan hukum. "Yang pasti pengajuan nama Agus Martowardojo dengan pertimbangan matang," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Selasa (26/2). Saat ini, pemerintah tinggal menunggu proses politik di DPR. Presiden memilih Agus karena memiliki kapabilitas dan kredibilitas mengurusi dunia perbankan.
Presiden secara resmi mengusulkan Agus melalui surat kepada pimpinan DPR tertanggal 22 Februari 2013. Meski pemerintah bisa mengusulkan tiga nama, Agus menjadi calon tunggal. Usulan Presiden itu terkait berakhirnya masa jabatan Gubernur BI Darmin Nasution tahun ini. Agus sempat ditolak Komisi X dalam dalam pemilihan gubernur BI pada 2008.
Pada Selasa (26/2), paripurna DPR sudah mengumumkan kedatangan surat dari Presiden yang mengajukan calon Gubernur BI. Badan Musyawarah DPR rencananya akan membahas usulan Presiden ini pada Kamis (28/2). Komisi XI akan menerima pengajuan nama itu paling cepat awal Maret, sehingga uji kelayakan dan kepatutan kemungkinan berlangsung Maret-April 2013.
Agus menyambut positif pencalonannya sebagai gubernur BI. "Kalau sekarang saya diberi kepercayaan maju lagi, akan dilakukan sebaik-baiknya," kata Agus, Senin (25/2). Dia memahami keraguan publik saat ini karena dirinya pernah ditolak DPR pada 2008 silam, namun mantan Dirut Bank Mandiri dan Bank Permata ini berjanji akan berbuat yang terbaik.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai Agus paham sektor perbankan dan riil. Menurut dia, Agus terlibat aktif dalam proses transisi BI ke OJK, khususnya dalam rapat-rapat antara Kemenkeu dan BI. Agus merupakan sosok yang paling paham dalam proses itu sehingga menjadi pertimbangan sebagai gubernur BI.
Peta politik di DPR saat ini berbeda dengan 2008 silam. Saat ini, DPR kemungkinan menerima Agus karena Fraksi Demokrat menjadi mayoritas. Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang mengatakan, Agus tepat di posisi gubernur BI karena berpengalaman lama sebagai bankir dan menguasai juga bidang fiskal.
Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengelak adanya faktor politik dan hukum di balik pencalonan Agus. Pengusulan Agus sempat disebut terkait agenda Pemilu 2014 dan diamankan dari KPK. "Ini tidak ada urusan dengan pengamanan," kata Achsanul. Dia mengakui, Agus memang memiliki kapabilitas sebagai gubernur BI.
Meski begitu, DPR harus memastikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Agus bersih. "Karena kalau tidak, ini akan menjadi permasalahan baru," ujar ekonom UGM Sri Adiningsih, Selasa (26/2). Agus pernah dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
Sejumlah nama muncul sebagai pengganti Agus di posisi menteri keuangan. Beberapa calon kuat adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany. Dua wakil menkeu juga berpeluang, yakni Anny Ratnawati dan Mahendra Siregar. "Banyak sekali rumor, saya mencatat hampir seluruh rumor tersebut salah, termasuk yang satu ini (menjadi menkeu)," kata Gita, Senin (25/2). Sementara, Fuad enggan menanggapi isu itu karena penuh dengan ketidakpastian. Dia m memilih fokus menjalankan tugas sebagai Dirjen Pajak
Ikuti Whatsapp Channel Republika