REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Papua, Lukas Enembe mendukung moratorium pemekaran provinsi maupun kabupaten/ kota di Papua. Saat ini, sebanyak 29 kabupaten/ kota di Papua, dan di Papua Barat ada 13 kabupaten/ kota.

Menurut Lukas, pemakaran wilayah di Papua tidak membuat kondisi membaik. Kalau Papua dipaksakan untuk dimekarkan, ia menilai hal itu hanya sebuah kebohongan. Itu lantaran sumber daya manusia di sana belum siap kalau terbentuk pemerintahan baru.

Dia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kabupaten saja belum siap, apalagi jika sampai terbentuk provinsi baru.

Alhasil, sambungnya, tidak sedikit, seperti pegawai negeri sipil (PNS) golongan II dipaksa menjadi kepala dinas. Sehingga, tidak ada pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta layanan publik tidak berjalan.

"Kalau didatangkan orang luar Papua untuk mengisi pos jabatan di daerah pemekaran, nanti malah menimbulkan persoalan baru," kata Lukas dalam diskusi Pemekaran Wilayah Papua di Jakarta, Selasa (26/2).

Hadir sebagai pemateri Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Felix Wanggai, pakar militer Universitas Pertahanan, Salim Said, dan anggota DPR dari Papua, Paskalis Kossay.

Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat memberinya kesempatan untuk menata kabupaten/ kota lebih dulu, bukan dengan membuat provinsi baru. Lukas menyebut, persoalan sosial di Papua lebih rumit kalau dimekarkan.

Kalau keamanan terganggu dan pemerintah pusat menambah penempatan tentara, maka persoalannya semakin kompleks. "Selesaikan Papua dengan hati, bukan dengan cara lain. Kalau tidak ada ketulusan, kondisinya akan seperti itu terus," katanya mengingatkan.

Salah satu ancaman pemekaran, menurut Lukas, adalah terhapusnya beberapa suku pedalaman yang tercerai-berai karena berpisah tempat tinggal. Dari 250 suku di Papua, sedikitnya 10 suku terancam punah karena penduduknya tinggal 300.

"Kalau ada kabupaten yang dimekarkan lagi, bisa jadi suku itu akan lenyap," kata Lukas menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika