REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung masih terbilang tinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah daya dukung lingkungan.
Bupati Bandung, Dadang M Naser, berkomitmen menekan angka laju pertumbuhan penduduk, agar tidak mengganggu pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Siti Fathonah mengatakan, laju pertumbuhan di Kabupaten Bandung mencapai 2,6 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut dinilai tinggi.
Pasalnya, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada 2010 mencapai 3,1 juta jiwa. Jumlah tersebut bisa meningkat dua kali lipat pada 25 tahun mendatang.
"Kalau dihitung pada 25 tahun ke depan, jumlahnya mencapai 6,4 juta jiwa. Bahkan pertumbuhannya bisa lebih cepat. Apalagi wilayah Kabupaten Bandung dicintai masyarakat yang mencari kerja," ujarnya saat Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Soreang, Senin (25/2).
Menurutnya, tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung lebih banyak disebabkan urbanisasi. Banyaknya peluang kerja dan industri di Kabupaten Bandung menjadi daya tarik bagi warga untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Kabupaten Bandung.
Pertumbuhan penduduk akibat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan migrasi. "Sebetulnya kelahiran angkanya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan dari migrasi. Semakin banyak industri, semakin banyak juga yang datang ke Kabupaten Bandung," kata Siti.
Siti mengatakan, pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat akan mengancam kehidupan masyarakat. Menurutnya saat ini kepadatan penduduk mencapai 1.700 jiwa per kilometer.
Jika pertumbuhan penduduk tidak diantisipasi, 25 tahun mendatang maka satu orang hanya punya ruang 225 meter persegi. "Itu pun belum dihitung area-area yang tidak bisa dihuni. Ini perlu diantisipasi sehingga daya dukung dengan pertumbuhan penduduk bisa sesuai," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu diwaspadai pemerintah. Pemerintah tidak boleh lengah dan perlu terus menggencarkan program keluarga berencana (KB). Sebab, pada lima tahun terakhir, angka keikutertaan keluarga berencana di Jawa Barat tidak bergerak naik.
"Angkanya keikutsertaan KB 60,3 persen. Mengendalikan program KB bukan hal yang mudah. Kami kembali mengimbau kepada masyarakat, untuk menekan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk," katanya.
Siti mengatakan, perlu menguatkan sistem KB untuk menekan angka fertilitas. Salah satunya adalah dengan penguatan layanan medis di tingkat Kabupaten dan Kota. Selain itu, juga dilakukan pendekatan kepada organisasi nonpemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non profesi.
"Harus dilakukan akselerasi penguatan sistem KB, supaya angka fertilitas bisa ditekan. Soalnya saat ini rata-rata keluarga di Jawa Barat memiliki tiga orang anak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika