REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas kebersihan di Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengeluhkan gaji yang masih minim. Mereka masih menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan.
Darmawan, seorang petugas kebersihan (tukang sapu jalanan) mengaku hanya menerima gaji sebanyak Rp 800 ribu perbulan. Dengan gaji itu, ia mengatakan setiap bulan harus berhutang sana-sini demi mencukupi kebutuhan keluarganya.
"Ibaratnya kalau gajian tanggal lima, tanggal tujuhnya juga sudah abis karena untuk bayar utang. Ya tutup lubang gali lubang lah," ujar ayah dua orang anak ini.
Darmawan mengatakan setiap hari paling tidak ia harus menyiapkan uang Rp 10 ribu untuk ongkos bolak-balik naik kereta ke Bogor. Sementara, untuk makan siang, ia hanya mengandalkan pemberian dari para dermawan. Jika tidak ada yang memberi, terpaksa ia harus menahan lapar sampai pulang ke rumah.
"Kalau beli nasi nanti ongkos buat pulang enggak ada," jelas dia yang sehari-hari bertugas menyapu jalanan di sekitar Bundaran HI ini.
Darmawan mengatakan, sebagai petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta, ia dan sejumlah teman-teman senasibnya harusnya mendapatkan gaji Rp 1,8 juta perbulan. Namun, karena berstatus pegawai 'outsourcing', ia hanya menerima Rp 800 ribu perbulan saja. "Banyakan yang dipotongnya," tutur dia.
Ia sendiri bingung, bagaimana ia dan keluarganya bisa bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Ia tidak memiliki penghasilan lain selain dari gajinya sebagai tukang sapu.
Sementara istrinya juga tidak bekerja. Sang istri sehari-hari bertugas mengurus rumah dan kedua anaknya. "Suka sedih kalau anak minta kita enggak bisa turutin," ujar dia dengan tatapan kosong.
Ia sangat berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap ia dan rekan-rekan seprofesinya. "Saya kalau di kasih gaji Rp 1,3 juta saja sudah girang banget mbak," ujar dia yang sudah menjalani profesi tersebut selama hampir enam tahun ini.
Darmawan adalah satu dari sekian potret kemiskinan di negeri ini. Ironis memang. Di saat Presiden SBY baru saja menyetujui rencana kenaikan gaji bagi pejabat daerah, di waktu yang sama sejumlah rakyat Indonesia masih berteriak karena kelaparan.
Padahal, semua orang tahu, pejabat daerah sudah mendapat gaji dan sejumlah tunjangan lain yang lebih dari cukup. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan bagi rakyat kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika