REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, berdasarkan kajian, grafik gaji pejabat negara sangat jomplang. Ia mencontohkan, dengan adanya remunerasi, gaji seorang dirjen di kementerian keuangan mencapai Rp 45 juta. Sedangkan, menteri keuangan sendiri hanya Rp 19 juta.  

Gaji presiden pun sekarang sekitar Rp 50 juta, gaji gubernur Rp 8,7 juta, dan gaji bupati/walikota Rp 6,2 juta. Sementara itu, tunjangan daerah buat sekda ada yang mencapai Rp 50 juta.

"Itu baru tunjangan daerah, belum termasuk gaji dan tunjangan jabatan. Kalau berlaku full (remunerasi) seperti di Kementerian Keuangan sekda bisa dapat tambahan sampai Rp 40 juta. Presiden saja Rp 50 juta sekian," katanya, Jumat (22/2).

Menurutnya, pembahasan mengenai kenaikan gaji pejabat publik ini tidak sebatas kenaikan gaji bupati/wali kota saja. Melainkan sampai ke tingkat pejabat publik lain. Seperti MPR, DPR, DPD.

"Karena ini menyangkut dengan pejabat negara, bukan hanya bupati saja, tapi juga mulai dari MPR, DPR, DPD. Secara menyeluruh jangan ada yang terlalu jomplang antara gaji pejabat negara yang satu dengan pejabat negara yang lain," jelas Gamawan.

Ia menambahkan, realisasi kenaikan gaji pejabat daerah dan pejabat negara ini tidak perlu menunggu APBN perubahan. Sebab, Dalam APBN sebelumnya sudah ada dan diatur. 

"Penambahannya tidak banyak karena sudah ada pengurangan. Yakni dari honor dan lain-lain," ujar Gamawan yang menolak menyebutkan secara pasti waktu pelaksanaan kenaikan gaji pejabat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika