REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ilmu Pemerintahan Mas'ud Said menyebutkan ada tiga tipikal kepala daerah.

Yaitu, kepala daerah yang berprestasi namun tak menghiraukan gaji, kepala daerah yang gajinya standar tapi pendapatan sahnya di luar gaji lebih besar, dan kepala daerah yang mendapatkan pendapatan lebih besar tapi berasal dari korupsi.

"Yang banyak itu yang ketiga. Kepala daerah yang mendapat pendapatan lebih besar dari gaji yang sumbernya berasal dari hal-hal yang terkait jabatannya. Ini biasanya terkait korupsi," kata Mas'ud saat dihubungi Republika, Jumat (22/2).

Mas'ud sulit menjawab apakah ada korelasi antara kenaikan gaji kepala daerah dengan meningkatnya kinerja mereka. Karena, hal tersebut tergantung dari pribadi-pribadi masing-masing kepala daerah. "Ya itu, itu karakternya yang disebutkan tadi. Yang tiga itu," katanya.

Namun, Mas'ud menilai, kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan gaji kepala daerah sah-sah saja. Pemerintah berkeinginan dengan kenaikan gaji itu, bisa menekan peluang korupsi tipikal kepala daerah yang ketiga tadi.

"Artinya, ini kan bisa mengundang KPK untuk mengawasi kinerja kepala daerah. Jika gajinya sudah ditambah namun masih korupsi, bisa langsung ditindak," katanya.

Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan. Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika