REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menilai wacana pembentukan pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) jelang Pemilu 2014 tidak penting. Pengadilan HAM disebut sebagai manuver politik jelang pemilihan presiden nanti.
"Tidak penting. Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi yang merajalela, kesehatan, pendidikan. Itu prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (22/2).
Fadli memandang usulan pembentukan pengadilan HAM sebagai suatu manuver politik yang pasti berkaitan dengan pemilu. Menurutnya, saat ini masalah HAM bukan perhatian utama masyarakat. Persoalan harga-harga yang melambung tinggi, masalah pemerintahan, disebutnya lebih diprioritaskan masyarakat.
"Jangan memprioritaskan sesuatu yang selesai atau sesuatu yang tidak terlalu signifikan terhadap rakyat. Kalau ini kan hanya sekedar manuver politik," ungkapnya.
Fadli sangat yakin bila wacana pengadilan HAM sebagai langkah politik dari pihak tertentu untuk menjegal lawan-lawan politik pada pilpres nanti. Ia yakin, persoalan tersebut tidak akan menghambat laju Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2014 nanti.
Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Djoko Suyanto, menyambangi gedung Parlemen, Selasa (29/1) lalu. Tujuan kedatangannya seperti yang tertulis dalam daftar hadir rapat konsultasi yaitu untuk membicarakan rekomendasi DPR RI tentang Pembentukan Pengadilan HAM.
Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
