REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksama Muda Iskandar Sitompul mengatakan, perubahan status di Papua dan kemungkinan untuk dilakukannya operasi militer akan menunggu keputusan dari panglima tertinggi, yaitu Presiden.
Presiden direncanakan akan menggelar rapat darurat siang ini.
"Status, panglima tertinggi yaitu presiden nanti yang akan memutuskan. Saya yakin beliau punya bahan untuk mengambil keputusan," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, hingga kini belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua.
"Belum ada penambahan kekuatan dari pusat. Semua masih kekuatan dari Kodam Cendrawasih. Namun kewaspadaan lebih ditingkatkan dan penguatan kewilayahan ditambah di Posko Tinggi Nambut dan Kodim Sinak.
Sementara terkait tujuh jenazah anggota TNI yang gugur dalam penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak, Kamis (21/2) belum dapat dievakuasi.
"Hal ini karena Helikopter Super Puma milik TNI AU yang diperbantukan untuk proses evakuasi ditembaki orang tak dikenal sekitar 08.00 WIT. Kaca heli tembus, jari tangan kiri kru tehnik terluka. Pilot dan co pilot tak terkena tembakan," kata Kapuspen.
Penembakan orang tak dikenal ini mengakibatkan Lettu Tek Amang tertembak pada tangan sebelah kiri antara jari manis dan jari kelingking.
Saat ini, lanjut dia, jenazah tujuh anggota TNI tersebut masih di Sinak dan rencananya mau disemayamkan di Mulia.
Terkait kemungkinan adanya perubahan status dan dilakukannya operasi militer, kata Kapuspen, hal itu tergantung keputusan dari panglima tertinggi yaitu presiden yang rencananya siang ini menggelar rapat darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika