REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengaku bahagia terkait rencana Presiden akan menaikkan gaji kepala daerah.
"Idealnya gaji kepala daerah memang perlu dinaikan. Soal besaran idealnya, saya tidak ingin bicara karena saya masih baru jadi bupati," kata Hasto di Kulon Progo, Kamis (21/2).
Meski demikian, menurut Hasto, remunerasi lebih baik daripada menaikan gaji. Dimana, tambahan gaji yang diterima kepada daerah nantinya ditentukan oleh kinerja, tidak dipukul rata dengan besaran yang sama. Skema ini dinilai lebih adil daripada menaikan gaji secara merata.
Dia mengatakan, kejujuran menjadi barang yang langka di negara ini. Sehingga, jika sistem remunerasi yang diterapkan maka pada akhirnya akan ada kepala daerah yang membuat rekayasa kinerja.
"Memang sulit ketika harus menentukan apakah menaikan gaji atau remunerasi. Remunerasi menurut saya lebih baik, kalau semuanya jujur. Tapi kejujuran sangat langka di negeri ini. Nanti akan ada saja yang merekayasa," katanya.
Jika semua kepala daerah mau bersikap jujur, menurut dia, sistem remunerasi jauh lebih baik. Dia mengatakan, beban kerja yang diemban kepala daerah dengan gaji yang diterima belum proporsional. "Yang menjadi pertanyaan bagaimana besaran gaji dapat meningkatkan kinerja. Jawabannya kembali ke remunerasi. Tapi, semua kepala daerah harus jujur," katanya.
Saat ini, seorang bupati menerima gaji total Rp 6,5 juta. Rinciannya, gaji pokok Rp 2,1 juta, tunjangan jabatan Rp 3,7 juta dan sisanya tunjangan keluarga, tunjangan beras, serta tunjangan PPH. Sedangkan gaji total wakil bupati Rp 5,5 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
