REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal menaikkan gaji kepala daerah, bukan berarti semua jajaran pimpinan daerah setuju dengan rencana tersebut.

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda berpendapat, wacana menaikkan gaji bupati dan wali kota sebaiknya tak perlu direalisasikan. Ia justru mendesak pemerintah pusat (presiden) menaikkan gaji para pegawai di level bawah.

‘’Saya berpendapat tidak perlu gaji wali kota dan bupati dinaikkan. Mereka (bupati dan wali kota) memilikii banyak tunjangan. Justru yang harus dinaikkan adalah gaji di level bawah,’’kata dia kepada Republika, Kamis (21/2).

Menurut Ayi, selama ini bupati dan wali kota sudah memiliki banyak pendapatan diluar gaji. Ia menyebutkan, ada banyak tunjangan yang diperoleh bupati dan wali kota sebagai pejabat tertinggi di daerah.

Tanpa menaikkan gaji mereka, kata dia, pejabat tersebut tetap bisa bekerja. ‘’Yang harus dinaikkan itu justru kinerjanya. Kalau gajinya sudah cukup karena banyak tunjangan ini dan itu,’’kata dia.

Menurutnya, gaji pegawai level terrendah dan guru dengan golongan terbawah juga harus mendapat perhatian pemerintah. Dengan meningkatkan gaji pegawai, diharapkan kinerja mereka akan tambah meningkat.

‘’Pegawai seperti itu (guru dan staf di bawah) yang harus dinaikkan gajinya. Kalau bupati dan wali kota sudah cukuplah,’’kata dia.

Ayi mengkritik rencana menaikkan gaji bagi bupati dan wali kota dengan alasan sudah delapan tahun tak naik dan untuk meningkatkan kinerja serta mengikis korupsi.

Penilaian seperti itu, kata dia, justru  tidak tepat lantaran korupsi itu disebabkan oleh gaya hidup para pejabat. ‘’Dengan gaji berarapun kalau gaya hidupnya mewah tentu tak akan cukup. Tapi kalau gaya hidupnya sederhana dengan gaji yng terbatas saya yakin tak akan melakukan korupsi,’’ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika