Selasa 19 Feb 2013 17:04 WIB

PDIP: Ada Agenda Politik Soal Tudingan Kemendagri untuk Jokowi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, dalam kunjungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Foto: Dok. Setjen DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, dalam kunjungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menduga ada agenda politik dari Kemendagri yang menilai Joko Widodo (Jokowi) melanggar aturan kampanye. Karenanya, ia malah meminta agar hal itu menjadi pemicu untuk lebih mendukung pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki di pilkada Jawa Barat. 

"Fair saja, jangan-jangan apa yang dilakukan mendagri yang melarang Jokowi itu sebagai bentuk agenda politik karena order dari pihak-pihak tertentu," kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Selasa (19/2).

Sebelumnya, Kemendagri menilai Jokowi telah melanggar aturan dengan ikut serta kegiatan kampanye Rieke-Teten di Jawa Barat. Ini karena Kemendagri belum mengeluarkan izin untuk Jokowi untuk dapat ikut kampanye tersebut.

Ganjar malah malah meminta agar Mendagri sebaiknya  lebih fokus mengawasi penyalahgunaan bantuan kampanye calon incumbent. Ketimbang meributkan hal yang kurang perlu pada saat hari libur. 

Ia malah mendorong agar Jokowi tetap jalan terus mendukung Rieke-Teten. Menurutnya, sudah saatnya semua pihak mendorong dan membantu pasangan calon yang tidak punya uang seperti Rieke-Teten.

Namun, pasangan itu punya agenda perubahan untuk membawa Jawa Barat baru dan bersih dari korupsi. 

"Adanya larangan itu, saya pribadi malah tertantang untuk lebih membela Rieke-Teten. Lebih-lebih dalam situasi rakyat sangat muak atas perilaku koruptif, termasuk korupsi impor daging sapi, hambalang dan lain-lain," ujar dia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement