REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruhut Sitompul kembali menuntut Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mundur. Pernyataan ini disampaikan Ruhut menyusul hasil survel lembaga Survey Jakarta yang menyebut elektabilitas Partai Demokrat merosot usai rapat pimpinan nasional (rapimnas). 

"Anas itu ibarat duri dalam daging, selama belum mundur elektabilitas partai akan terus begini (jeblok)," kata Ruhut kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Ruhut satu-satu jalan mendongkrak elektabilitas yaitu dengan menonaktifkan Anas. Dia membantah bila pernyataannya ini sebagai bentuk ketidaksukaan pribadi kepada Anas. 

"Anas mesti berjiwa ksatria untuk nonaktif sementara sampai ada keputusan dari KPK," ujar Ruhut.

Rapimnas Partai Demokrat yang tidak menonaktifkan Anas dinilai Ruhut sebagai bentuk kenegarawanan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya SBY ingin penyelesaian masalah elektabilitas partai dilakukan secara kekeluargaan.  

"Makanya Pak SBY tidak mau ada KLB (kongres luar biasa). Padahal kalau mau bisa saja ada," katanya.

Ruhut menyatakan hanya ada dua cara kemungkinan bagi Partai Demokrat untuk melakukan KLB. Pertama, menunggu proses hukum KPK soal keterlibatan Anas di Hambalang. Kedua, menunggu Anas mundur secara sukarela dari kursi ketua umum. 

Untuk cara yang pertama Ruhut menilai hal itu sulit dilakukan. Pasalnya sejak nama Anas disebut-sebut terlibat di kasus Hambalang, KPK belum juga memberikan putusan hukum yang tegas kepada Anas. 

"Kalau nunggu KPK keburu karam partai ini. Jadi Anas mesti legowo mundur supaya kami bisa KLB," ujarnya.

Sebelumnya Lembaga Survey Jakarta merilis elektailitas Partai Demokrat anjlok di posisi 6,9 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika