REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anas Urbaningrum belum tergoyahkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Anas tetap menduduki jabatan strategisnya di Demokrat.
SBY malah membantah isu perselisihan antara dirinya dan Anas. Menurut SBY, ada pihak yang menghadap-hadapkan dirinya dengan Anas. Padahal, tegasnya, dirinya dan Anas memiliki visi yang sama untuk menyelamatkan partai. “Kami berdua duduk bersama dalam Majelis Tinggi,” kata SBY seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PD di Jakarta, Ahad (17/2).
Apabila Majelis Tinggi memimpin langkah-langkah penyelamatan partai, kata SBY, berarti Anas ada di dalamnya. Langkah penyelamatan partai oleh Majelis Tinggi ini adalah upaya untuk menyelesaikan urusan internal partai, terutama elektabilitas. SBY mengungkapkan alasan pengambilalihan kekuasaan ketua umum PD demi mengangkat elektabilitas partai. Ia membantah upaya itu sebagai langkah untuk memecat atau menonaktifkan Anas.
Dari Rapimnas ini, Ketua Dewan Pembina PD ini menyatakan tidak ada hal yang bombastis. SBY sadar ada rumor dan isu yang tak henti-hentinya menyerang partai, termasuk skenario paling menyeramkan yang dibuat publik. “Maafkan saya kalau dalam pernyataan pers ini segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan dan rencana dari Partai Demokrat sendiri,” katanya.
Sebelum Rapimnas Partai Demokrat digelar, sempat beredar skenario pelengseran Anas dari ketua umum. Skenario itu mencoba menggiring Rapimnas mengadakan kongres luar biasa (KLB). Bahkan, sejumlah kader dikabarkan akan melakukan aksi walk out. Rumor penggantian Anas muncul setelah hasil satu survei menunjukkan elektabilitas Demokrat terus menurun. Salah satu sebabnya adalah kasus hukum yang menimpa kader Demokrat. Anas saat ini masih berstatus saksi dalam dugaan gratifikasi kasus proyek sarana olahraga Hambalang.
Pada Jumat (15/2), golongan muda PD yang terdiri dari Rachlan Nashidik, Didi Irawadi Syamsuddin, Husni Thamrin, dan Ulil Abshar Abdalla menggelar konferensi pers. Mereka, yang diwakili Ulil, meminta SBY menunjuk ketua umum PD yang baru. Pada pertemuan di Cikeas, akhir pekan lalu, SBY dikabarkan marah atas desakan Ulil cs ini. Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik mengakui adanya pertemuan Cikeas ini yang juga dihadiri Anas. “Kita ketawa-ketiwi saja,” kata Jero yang juga menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Menanggapi pidato SBY, Anas meminta semua pihak tidak lagi menafsirkan hasil Rapimnas. “Semuanya kan sudah jelas sekali. Ya, sudah. Sudah disampaikan secara rinci, jelas, gamblang, terang benderang,” kata Anas. Rapimnas adalah ajang untuk konsolidasi pengurus partai, bukan untuk melengserkan ketua umum. Menurut Anas, pengamat politik yang menyebut isu pelengseran dirinya itu tidak selamanya betul, bahkan analisisnya bisa tumpul.
Dalam Rapimnas ini, SBY menerima pakta integritas dari seluruh jenjang pengurus. Penandatanganannya sudah dimulai di Puri Cikeas, Ahad (10/2) lalu. Di dalam pakta integritas terdapat 10 poin yang harus dipatuhi kader, di antaranya, dilarang melakukan korupsi dan keharusan menyerahkan laporan kekayaan. Penyerahan pakta integritas dalam Rampinas dimulai dari unsur Dewan Pembina diwakili EE Mangindaan, Dewan Kehormatan diwakili Amir Syamsuddin, Komisi Pengawas diwakili Suadi Marasabesy, DPP Partai Demokrat diwakili Sartono Hutomo, dan Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Setelah itu, giliran perwakilan DPC menyerahkan pakta integritas.
Tidak semua DPD dan DPC menghadiri Rapimnas. Daftar peserta dalam buku hadir tak terisi penuh. Sebanyak 29 perwakilan DPC tak hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika