REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Persoalan yang kini melanda Partai Demokrat diprediksi akan terus berlangsung selama ada 'matahari kembar' di partai pemenang Pemilu 2009 itu. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, keberadaan matahari kembar itu akan membuat kebijakan partai menjadi tidak jelas. "Adanya 'matahari kembar' itu membuat Partai Demokrat akan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya," kata Saldi Isra dalam diskusi "Polemik: Tsunami Demokrat" di Jakarta, Sabtu (16/2).
Matahari kembar yang dimaksud Saldi Isra adalah kepemimpinan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Dia menjelaskan, penyelesaian masalah Demokrat sekarang ini menjadi indikator kualitas Partai Demokrat. Apabila tidak bisa menyelesaikan ujian yang sedang dihadapi, itu juga akan mempersulit penyelesaian persoalan bangsa.
Menurutnya, 'tsunami' Demokrat itu baru akan berakhir bila ada kejelasan status hukum Anas Urbaningrum terkait dugaan gratifikasi dalam kasus Hambalang. Jika tidak, kata Saldi, fenomena matahari kembar itu akan semakin menguat dan konsekuensinya persoalan di partai itu akan semakin sulit.
Ia menambahkan, jika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang akan diselenggarakan pada Ahad (17/2) ini bertujuan untuk melakukan penggantian ketua umum, hal itu akan membuat partai tersebut semakin terpuruk. Sebab, lanjutnya, kedua 'matahari kembar' itu masing-masing memiliki pendukung loyal.
Keberadaan matahari kembar ini, kata Saldi, merupakan risiko yang harus ditanggung partai karena mendesain pucuk pimpinan pada majelis tinggi dan ketua umum. Ia mencontohkan hal serupa pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki presiden partai dengan ketua majelis syuro.
Pengamat politik Hanta Yudha memprediksikan, Rapimnas Partai Demokrat akan menjadi penentu nasib Anas. "Saya perkirakan nasib Anas Urbaningrum menjadi isu terkuat pada forum Rampinas Partai Demokrat besok (hari ini--Red)," ujarnya.
Menurutnya, para pimpinan daerah (DPD) dan pimpinan cabang (DPC) yang hadir sebagai peserta akan menjadi kunci penentu yang menentukan nasib ketua umumnya. \"Jika DPD dan DPC yang hadir sebagai peserta menerima, maka akan menjadi ekstra konstitusional. Sebaliknya, jika menolak, maka langkah penyelamatan partai menjadi inkonstitusional,\" katanya.
Menurut dia, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, pergantian ketua umum dilakukan melalui forum kongres serta kongres luar biasa. Ia menambahkan, pada Pasal 101 AD/ART Partai Demokrat menyebutkan, forum rapimnas adalah membahas kebijakan partai kecuali kewenangan kongres.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan, rapimnas kali ini bukan untuk melengserkan Anas Urbaningrum dari posisinya sebagai ketua umum, melainkan untuk ajang konsolidasi. Konsolidasi ini, kata dia, dalam rangka penataan, penertiban, pemulihan, dan penyelamatan partai. "Fokusnya lebih kepada langkah-langkah strategis ke depan. Pergantian ketua umum hanya isu belaka," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, tujuan rapimnas adalah mencegah turunnya elektabilitas partai dan mengembalikannya seperti semula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika