REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Lima Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat pada tingkat Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat menandatangani pakta integritas.
Penandatanganan pakta integritas DPC Partai Demokrat di Sulbar itu, disaksikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulbar, Suhardi Duka, yang juga menjabat sebagai Bupati Mamuju di Hotel Maleo Mamuju, Sabtu.
Suhardi Duka, mengatakan, penandatanganan pakta integritas itu dalam rangka membangun komitmen mensejahterakan masyarakat dan menjaga nama baik partai untuk tetap melayani masyarakat.
"Yang tidak mau menandatangani pakta integritas akan dikeluarkan dari partai itu adalah komitmen partai Demokrat secara nasional," kata Suhardi yang juga mantan politisi senior di partai Golkar.
Lima Ketua DPC di Sulbar yang menandatangani pakta integritas itu antara lain Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mamasa, Rudiyanto yang akan maju sebagai calon bupati Mamasa, DPC Demokrat, Kabupaten Mamuju, Suraida Suhardi yang menjabat wakil ketua DPRD Mamuju, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Majene, Hajar yang menjabat sebagai ketua DPRD Majene.
Selain itu Ketua DPC Demokrat Kabupaten Polman, Erfan Kamil, yang menjabat anggota DPRD Sulbar, dan Ketua DPC Demokrat Mamuju Utara, Yusri yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Mamuju Utara.
Selain ketua DPC Demokrat se-Sulbar yang menandatangani pakta integritas juga dilakukan penandatanganan pakta integritas itu oleh para legislator partai Demokrat Sulbar yang menempati kursi DPRD Kabupaten dan tingkat Provinsi.
Selain itu juga ditandatangani oleh bakal calon legislatif partai Demokrat yang akan diusung di pemilu 2014.
Koordinator Daerah DPW Partai Demokrat Sulbar, Sukri Umar mengatakan, pakta integritas itu memuat janji kader partai untuk "meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin", patuh dan taat kepada konstitusi dan semua peraturan yang berlaku serta menaati kode etik partai.
Pakta integritas juga berisi komitmen kader untuk menjalankan tugas dengan memegang teguh moral, mencegah dan menghindari korupsi serta tindakan asusila dan penyalahgunaan narkoba, juga mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Di dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa kader yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus hukum bersedia mengundurkan diri, menerima sanksi dan diberhentikan dari partai.
"Ini adalah komitmen kami sebagai kader Demokrat yakni menjalankan pakta integritas itu, jadi seluruh kader siap mundur jika terbukti korupsi dari partai Demokrat,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika