REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta jangan lagi 'ada dusta' di antara dua instansi penting yakni dinas kesehatan dengan perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Jangan ada dusta di antara kita, sebab saya mengunjungi beberapa daerah dan sempat menanyakan apakah ada koordinasi antara dinas kesehatan dengan perwakilan BKKBN, yang justru disampaikan tidak ada," katanya di Pekanbaru, Jumat.
Ia mengatakan itu dihadapan seratusan peserta dalam acara Rakernas upaya percepatan, pencapaian target MDGs bidang KB dan kesehatan reproduksi menyikapi hasil sementara SDKI tahun 2012 di Pekanbaru.
Permintaan tersebut disampaikannya pula terkait 'lima rapor merah' yang dicap pada institusi BKKBN atas ketidakberhasilan dalam mengembangkan program KB dan kesehatan reproduksi.
Ia menilai penyebabnya antara lain karena melemahnya koordinasi.
Sedangkan rapor merah itu ditandai dengan tingginya angka ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, serta tingginya peserta Pasangan Usia Subur (PUS) yang drop out ber-KB dan tingginya angka remaja putri usia 15-19 tahun melahirkan.
Menurut Menkes, sejauh ini memang melemahnya koordinasi antara perwakilan BKKBN dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota.
"Jadi tidak betul disampaikan oleh daerah ke Bapak Menko Kesra bahwa koordinasi sudah terjalin baik," katanya seraya menambahkan laporan seperti itu boleh saja hanya sekadar basa basi namun demikian kini laporan seperti itu tidak diperlukan lagi.
Sebab, kata Menkes, yang mempersatukan BKKBN dengan kesehatan bukan target MDGs akan tetapi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Rakyat harus didorong agar bisa hidup berkualitas," katanya lagi.
Oleh karena itu, Asisten Kesra pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota pegang kunci atas nama pemerintah. Seluruh jajaran kesehatan dan BKKBN bersatu mendukung pemerintah dalam menggaungkan kembali slogan "cukup dua anak" guna mengembangkan program KB.
Ia menambahkan bahwa tingginya angka kematian ibu melahirkan, bayi yang lahir meninggal itu bisa diubah jika keluarga miskin bisa menjadi nol.
"Yang paling penting adalah bagaimana daerah bisa membuat strategi dan segera bertindak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika