REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Gugatan hukum yang dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), disebut KPU tidak akan menganggu penahapan Pemilu 2014.
"Silakan saja kalau mau menggugat, kami hormati proses hukum tersebut," kata Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam acara Focus Group Disccusion 'Jadilah Pemilih Pemula yang Cerdas' yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) di Bogor, Kamis (14/2).
Ferry menilai langkah yang hukum yang akan dilakukan PKPI bakal menjadi perhatian. Namun, pihaknya akan terus melakukan tahapan-tahapan pemilu yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Saat ini, kami memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula," katanya.
Sebelumnya, KPU memutuskan tidak menjalankan putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memenangkan PKPI. Menurut Bawaslu, PKPI memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.
Setelah KPU memastikan tidak akan menjalankan putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PKPI akan mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi.
Sengketa atas verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 pun akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sementara Bawaslu bersikeras tidak akan mencabut putusan sidang ajudikasi yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.
"Kami sudah melakukan pertemuan dan kami punya sikap terkait dengan hal itu dan tidak akan mencabut putusan itu," kata anggota Bawaslu Nasrullah.
Nasrullah menilai putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. "Berdasarkan teknis undang-undang, dalam menyelesaikan sengketa pemilu kami memainkan peran perwasitan, itu mulai dari mediasi sampai semipersidangan ajudikasi sengketa pemilu," katanya.
PKPI mendatangi DKPP untuk mengonsultasikan posisinya dalam Pemilu 2014, Rabu (13/2) kemarin. "Intinya konsultasi ini soal nasib PKPI. Dalam sengketa pemilu, kami merasa sudah melewati secara benar dengan ke Bawaslu. Begitu juga dengan Bawaslu," kata Ketua Umum PKPI, Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kedatangannya ke DKPP juga untuk menanyakan apakah sikap KPU yang menolak menindaklanjuti putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, termasuk pelanggaran kode etik atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika