REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengkritik kebijakan pemerintah terkait kebijakan swasembada sapi.

Dia mengkritik, bagaimana bisa Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan memiliki data berbeda soal jumlah sapi.

Dengan tidak jelasnya kebutuhan nasional, kata dia, hal itu dimanfaatkan importir untuk memasok kebutuhan daging dari luar. 

“Data kebutuhan riil daging masih menjadi teka-teki. Ini menunjukkan pemerintah tak tertib administrasi dan kemungkinan ada moral hazard yang bermain,” kata Viva di gedung DPP PAN, Jakarta, Kamis (14/2).

Berdasarkan sensus 2011, kata Viva, jumlah sapi sebanyak 14.820.000 ekor yang memasukkan sapi milik masyarakat. Setiap tahunnya, ada kenaikan jumlah sapi tiga persen alias sekitar 444.900 ekor sapi. Adapun jumlah sapi yang dipotong per tahunnya sebanyak 3,2 juta ekor. 

Dari jumlah itu, kata dia, negara tidak memiliki sapi sama sekali lantaran tidak ada BUMN yang bergerak di bidang peternakan sentra sapi.

“Kesalahan pemerintah fatal, memasukkan sapi milik rakyat sebagai stok nasional. Kesalahannya di situ,” kata ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PAN itu.

Dia mengatakan, sapi milik peternak atau petani itu dianggap sebagai investasi pribadi. Sehingga kurang tepat jika sapi milik masyarakat dimasukkan ke dalam sensus nasional. “Karena tak ada hubungannya dengan agenda pemerintah,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika