Rabu 13 Feb 2013 16:08 WIB

Ditanya Soal Kontrak Politik, Yance: Kita Nggak Usah

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar yang juga cagub Jabar, H Irianto MS Syafiuddin akrab disapa Kang Yance, saat bertemu warga Sumedang.
Foto: Republika/Agus Yulianto
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar yang juga cagub Jabar, H Irianto MS Syafiuddin akrab disapa Kang Yance, saat bertemu warga Sumedang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) 2013 Irianto MS Syafiuddin atau Yance kurang sepakat dengan usulan Budaya Sunda Hawe Setiawan yang mengimbau setiap pasangan cagub/ cawagub Jabar melakukan kontrak politik dengan masyarakat.

"Kita nggak usah kontrak politik, sekarang mampu menjamin nggak para budayawan itu kalau saya jadi gubernur," kata Yance usai berkampanye di Pasar Tagog Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/2).

Yance lebih sepakat jika setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar untuk melakukan 'kontrak' dengan Alquran. "Kalau perlu dengan Alquran saja kontraknya. Kalau dia umat Islam, kita bicara agama saja. Sebab bagaimana pun ini menyangkut urusan kita terhadap Jawa Barat," kata dia.

Menurut dia, 'kontrak' dengan Alquran lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrak dengan masyarakat. "Iya lebih tinggi dari kontrak politik. Urusannya dunia akhirat tanggung jawabnya. Dan saya nggak segan-segan urusan begitu," kata dia.

Budayawan Sunda Hawe Setiawan mengimbau agar lima pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Barat 2013-2018 diimbau untuk melakukan kontrak politik dengan masyarakat.

"Seharusnya memang begitu, harus ada kontrak politik. Walaupun tidak ada aturannya, paling tidak bagi kearifan politik bisa dilakukan. Kontrak ini bertujuan untuk mencapai target atau harapan warga Jabar," kata Hawe Setiawan.

Hawe mengatakan perlu ada batas waktu agar program kebijakan yang dijanjikan harus jelas dan sesuai target sasarannya. "Karena jika tidak ada semacam deadline biasanya tidak jelas targetnya apa,"??kata Hawe yang juga dosen Seni di Universitas Pasundan (Unpas) Bandung.

Menurut dia, kontrak politik ini perlu dilakukan berdasarkan Pilgub atau pilkada sebelumnya bahwa ternyata kepemimpinan baru perlu dikontrol publik. "Ya itu tadi, perlu ada deadline. Waktu dulu pengalaman janji politik akan ini itu, tapi kitanya lupa sampai kapan janji itu harus terealisasi," katanya.

Ia mencontohkan, apabila Gubernur Jabar yang baru atau terpilih tidak sanggup dalam dua tahun pertama maka harus menerima konsekuensinya yakni mundur atau sanksi lainnya.

Dirinya juga berharap pemimpin baru Jabar nantinya lebih sensitif budaya, dalam artian mampu mewadahi keanekaragaman seni, tradisi, termasuk kebudayaan sunda.

"Saya sih berharap ada kepemimpinan baru yang lebih segar di Provinsi Jabar ini. Memang ini utopis namun saya berharap kasih kesempatan kepada figur baru," ujar dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement