REPUBLIKA.CO.ID,BATAM--DPRD Kota Batam Kepulauan Riau menduga komite empat sekolah menyelewengkan dana siswa hingga ratusan juta rupiah.
"Kami menduga pasti terjadi penyelewengan dana, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho, Selasa.
Komite sekolah SMA 14, SMP 29, SMP 45 dan SD 003 meminta sejumlah dana pembangunan ruang kelas baru, seragam pramuka dan lain-lain kepada siswanya. Namun, program tersebut tidak berjalan.
Di SMA 14, misalnya. Komite memungut uang pembangunan sarana parkir sejak tiga tahun lalu Rp600. Namun hingga kini, belum terbangun. "Kutipan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Udin menegaskan.
Pada awal tahun ajaran, komite empat sekolah itu juga memungut uang baju pramuka, namun hingga semester berganti, belum terealisasi.
Ada juga kutipan uang pembangunan ruang kelas baru. Padahal biaya penambahan lokal ditanggung APBN.
DPRD juga mencurigai tindakan penyalahgunaan wewenang, karena ketua komite di empat sekolah itu dipegang orang yang sama. "Etikanya tidak seperti itu. Kebetulan empat-empatnya negeri," kata dia.
Selama ini, DPRD terus mendapat laporan dari orang tua siswa mengenai pungutan liar.
DPRD Kota Batam berencana memanggil komite empat sekolah itu bersama kepala sekolah masing-masing dan juga pengawas kecamatan, untuk memastikan dugaan penyelewengan dana.
"Kalau urusan ke kejaksaan, harus ada laporan dari wali murid. Makanya kami kumpulkan semua dulu," kata dia.
Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 14 di Tanjungsengkuang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berunjuk rasa menuntut kejelasan realisasi penggunaan uang pembangunan yang disetor siswa baru.
"Uang pembangunan terus naik. Namun, hampir tidak ada pembangunan di sekolah ini," kata seorang siswa saat melakukan orasi.
Ia mengatakan, dana sumbangan berkisar Rp1,3 juta yang dipungut saat penerimaan siswa baru hingga kini tidak jelas penggunaannya. "Sebagian dari kami masih harus belajar di laboratorium karena ruang kelasnya kurang. Padahal kami harus membayar mahal untuk masuk sekolah di sini," kata dia.
Selain tidak adanya realisasi uang pembangunan ruang kelas baru, kata dia, rencana pembangunan pagar sekolah, ruang parkir, kakus dan berbagai program lain tidak terealisasi.
"Pembangunan ruang kelas baru, menggunakan dana bantuan pemerintah, bukan dari dana sumbangan siswa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
