REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Calon gubernur (cagub) Jawa Barat (Jabar) nomor urut 3 Dede Yusuf mengatakan bahwa kabupaten dan kota di provinsi itu perlu dimekarkan 10 daerah lagi, tujuannya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik.
"Ini (pemekaran) di Jabar yang sekarang baru dimiliki 26 kabupaten dan kota perlu digenjot lagi ditambah ada 10 daerah pemekaran lagi," kata Dede di sela-sela kampanyenya di Garut, Senin (11/2).
Menurut dia, penduduk Jabar merupakan terpadat di Indonesia yang belum seimbang dengan jumlah pemerintahan tingkat II, sehingga pelayanan publik kurang optimal.
Apalagi daerah-daerah tertentu, kata Dede, masih ada masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan pemerintahan karena jarak tempuh yang membutuhkan waktu lama.
"Jadi ada daerah terlalu jauh membutuhkan waktu yang cukup lama, maka disana ada peluang untuk pemekaran daerah," kata mantan aktor dan bintang iklan obat itu.
Idealnya, menurut Dede, pemerintahan kabupaten/ kota dapat melayani jumlah penduduk sebanyak 1 hingga 1,5 juta, sehingga pelayanan publik mudah diakses masyarakat.
Sedangkan 26 kabupaten/ kota yang sudah ada, kata Dede, satu pemerintah daerah melayani 2 juta bahkan ada yang 5 juta penduduk. "Jumlah penduduk sekarang ini ada yang 2 juta, lima juta. Logikanya satu kabupaten itu melayan 1 juta sampai 1,5 juta," katanya.
Daerah yang sudah dan masih dalam proses pemekaran kata Dede, Kabupaten Pangandaran, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cirebon Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, dan Kota Cikarang.
Sementara itu, Dede berdampingan dengan Lex Laksamana dalam pencalonannya diusung partai Demokrat dan sejumlah partai koalisi. Kedatangannya ke Garut dalam rangkaian kampanye meminta dukungan kepada masyarakat agar memilih pasangan nomor 3 pada pemilihan gubernur (pilgub), pada 24 Februari mendatang.
Kampanye di kota dodol itu, Dede melakukan konvoi menyuri ruas jalan kota Garut, kemudian menemui langsung masyarakat di kawasan pasar Mandalagiri, Garut Plaza, sentra kerajinan kulit dan pabril susu kedelai MDL 525.
Ikuti Whatsapp Channel Republika