Senin 11 Feb 2013 21:24 WIB

Hatta: PAN Dukung PDS Bisa Ikut Pemilu 2014

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Fernan Rahadi
Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa memberikan paparan singkat usai penayangan paparan kerja MP3EI saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) di JI Expo, Jakarta, Jumat (9/12) malam.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa memberikan paparan singkat usai penayangan paparan kerja MP3EI saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) di JI Expo, Jakarta, Jumat (9/12) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa enggan berbicara banyak terkait rencana koalisi antara partai berlambang matahari itu dengan Partai Damai Sejahtera (PDS).  Menurut Hatta, hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana PDS bisa tetap mengikuti pemilihan umum 2014 mendatang.

"Kita dekat dengan kawan-kawan PDS," tutur Hatta kepada wartawan seusai memberikan pidato kunci bertajuk "Visi Ekonomi Indonesia" dalam Rapat Pimpinan Nasional Keempat PDS di Hotel the Acacia, Jakarta, Senin (11/2) malam. 

Menurut Hatta, kesempatan ini bukanlah waktu yang tempat untuk membicarakan koalisi.  Oleh karena itu, Hatta pun enggan mengomentari proses penyusunan daftar calon legislatif.  Apakah akan segera melibatkan PDS atau tidak. 

"Kalau terkait caleg, jangan dibicarakan dulu. Kita upayakan agar PDS bisa ikut pemilu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) Denny Tewu menambahkan PDS masih fokus dalam gugatannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Harapannya PDS dapat berpartisipasi sebagai peserta pemilu 2014 walaupun gagal melewati verifikasi KPU. 

"Kita yakin lolos di PTUN," ujar Denny.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan keberadaan partainya yang berbasiskan kristen penting untuk mewarnai demokrasi di Tanah Air.  Terlebih, sepanjang sejarah, partai berbasiskan kristen senantiasa hadir dalam pemilu.  Termasuk PDS pada pemilu 2009 silam. 

"Jadi, kalau sekarang tidak ada partai kristen, akan menjadi preseden buruk bagi Presiden SBY," imbuh Denny.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement