REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara menanggapi suara miring tentang aktivitasnya di Partai Demokrat. Dia menegaskan tetap memprioritaskan tugas-tugas kenegaraan. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di Puri Cikeas, Ahad (10/2).
Kemarin, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengumpulkan para pengurus DPD untuk menandatangani pakta integritas. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. "Ketua umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi berhalangan hadir karena sakit,\" ujar SBY dalam jumpa pers usai pertemuan dengan DPD.
Pada Sabtu (9/2), atau sehari sebelumnya, Anas sempat melantik pengurus daerah Partai Demokrat di Kabupaten Lebak, Banten. Anas bersama pengurus setempat juga menyempatkan diri untuk menanam bibit kedelai. "Pakta integritas ini kami niatkan untuk kami jalankan di Partai Demokrat," kata SBY. Pakta integritas ini terdiri dari 10 poin yang berlaku bagi kader Demokrat di lembaga negara dan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, pusat maupun daerah, atau tengah menjalankan profesi di dalam maupun di luar pemerintahan.
Beberapa poin dalam pakta integritas itu adalah menghindarkan diri dari korupsi atau suap, narkoba, asusila, dan kejahatan lain. Selain itu, apabila mendapat status sebagai tersangka atau terpidana, kader harus siap mengundurkan diri atau mendapat sanksi dari partai. Kader partai yang berada di eksekutif dan legislatif juga dilarang melakukan penyimpangan APBD atau APBN.
Menurut SBY, pakta integritas ini merupakan langkah partai untuk penataan, penertiban, dan konsolidasi. Hal ini penting sebelum membicarakan Pemilu 2014. "Partai Demokrat bisa kembali pada moral politik dan jati dirinya setelah berbenah diri dengan berbagai upaya, setelah itu nanti berpikir habis-habisan melalui Pemilu 2014," kata SBY
Keterlibatannya dalam Partai Demokrat akhir-akhir ini disebutkan SBY sebagai bentuk tanggung jawab. "Saya pastikan kepada rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan kewajiban saya yang utama mengurus rakyat," kata SBY. Dia menegaskan, selama delapan tahun terakhir, dirinya amat jarang mengikuti kegiatan Demokrat. SBY hanya sebatas menghadiri hari ulang tahun atau rapat pimpinan.
Menurut SBY, kader Demokrat kerap mempertanyakan, mengapa dirinya selaku ketua pendiri dan penggagas partai tidak melakukan sesuatu yang cukup ketika elektabilitas partai rendah. Namun, ketika SBY sebagai ketua majelis tinggi melakukan langkah-langkah, ada komentar, mengapa SBY mengurusi partai dan pemerintahan.
Dia mengingatkan, presiden kedua RI Soeharto membina Golkar, presiden ketiga RI Habibie, dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla membina Golkar, presiden kelima RI Gus Dur membina PKB, juga presiden keempat RI Megawati membina PDI Perjuangan. Meskipun membina kepemimpinan partai, kata SBY, tidak berarti mereka mengabaikan kepentingan rakyat.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menilai, langkah SBY mengumpulkan pimpinan DPD dan DPC ini karena keputusan di pertemuan Majelis Tinggi pada Jumat (8/2) masih bersifat wacana. Ini terbukti dengan langkah Anas yang masih melakukan kerja kepartaian keesokan harinya. Dengan mengumpulkan pengurus DPD, kata dia, SBY berharap bisa mengendalikan konsolidasi di internal Partai Demokrat.
Anas enggan diadu dengan SBY. "Jangan diadu-adu, ini bagian dari upaya agar ke depan Partai Demokrat makin baik," kata Anas di Lebak, Banten, Sabtu (9/2). Menurut dia, dalam penyelamatan partai dibutuhkan peran Majelis Tinggi, Dewan Pembina, DPP, dan dirinya sebagai ketua umum sekaligus sebagai wakil ketua Majelis Tinggi.
Mengenai permintaan SBY agar Anas fokus pada kasus hukum, Anas mengatakan, yang dimaksud SBY adalah tidak alpa dan melupakan. Namun, lanjut dia, tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua umum juga tidak boleh dilupakan dan diabaikan. Pesan SBY itu, ditafsirkan agar dirinya konsentrasi terhadap persoalan hukum dan memimpin partai berjalan seimbang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika