REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin ikut buka suara soal langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. Menurutnya, langkah itu justru mengkhawatirkan.
"Sebagai pemimpin negara, SBY sudah tidak efektif lagi. Dia sudah bukan negarawan lagi. Sampai Oktober 2014 kita akan vakum kepemimpinan nasional," katanya, Sabtu (9/2).
Sebelumnya, SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih penataan ulang partai. Ini lantaran, elektabilitas partai binaannya yang terus menurun.
Hasanudin mengaku tak ingin masuk dalam urusan intern masing-masing partai. Tapi sebagai warga negara, lanjutnya, ia merasa perlu untuk mengkritik keputusan SBY tersebut.
Menurutnya, keputusan SBY bisa menjadi sebuah kesalahan karena mengingat pemilu semakin mendekat. Sehingga, gelagat terjadinya konfik horizontal dan vertikal di daerah semakin meningkat.
Konflik, lanjut dia, biasanya terjadi karena tak pernah ada solusi komprehensif. Khususnya mengenai sengketa tanah, buruh, batas wilayah, etnis, agama, dan lain-lain.
"Penyelesaian konflik tak cukup hanya dengan inpres atau keppres semata, tapi dibutuhkan leadership yang kuat," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menilai, SBY mengoreksi pernyataanya yang meminta para menteri yang berasal dari partai untuk lebih fokus pada tugas negara. Harusnya, SBY juga sebagai presiden ikut mengurus negara dan rakyat.
"Sampaikan apa saja yang dilakukan selama sepekan ini di luar negeri. Rakyat harus tahu. Tapi sebaliknya malah langsung menyelesaikan masalah pribadinya, masalah partainya," tegas Hasanudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika