REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perang urat syarat di internal Partai Demokrat (PD) akhirnya mencapai puncaknya. Kemarin malam, Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan pengambilalihan kendali kekuasaan PD dari Ketua Umum Anas Urbaningrum.
SBY meminta Anas fokus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas disebut mantan bendahara PD M Nazaruddin ikut menikmati korupsi pada proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Jawa Barat.
Sebagai pengendali partai, Ketua Majelis Tinggi akan melakukan pembersihan dan pelarangan dalam beberapa hal, termasuk larangan berbicara ke media. "Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang, dan betanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY pada konferensi pers di Puri Cikeas. Ketua Dewan Pembina PD itu memaparkan delapan agenda prioritas penyelamatan partai.
Ia menyampaikan keputusan pelucutan kekuasaan Anas itu seusai menggelar rapat Majelis Tinggi dan unsur pimpinan lainnya. Majelis Tinggi merupakan forum tertinggi partai yang terdiri dari sembilan orang, antara lain, SBY sebagai ketua dan Anas sebagai wakil ketua. Tujuh orang lainnya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, Wakil Ketua Umum Jhonny Allen dan Max Sopacua.
Kemudian, Sekjen DPP Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto. Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Alie Assegaf dan para menteri yang berasal dari Partai Demokrat. "Segala keputusan dan kebijakan partai dijalankan Majelis Tinggi Partai," kata SBY. Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban organisasi partai untuk meningkatkan kredibilitas partai. SBY mengatakan, keputusan Majelis Tinggi mutlak dijalankan. Bagi yang tidak mematuhi, ada sanksi tegas dan yang tidak nyaman dipersilakan mundur.
SBY menegaskan, penertiban dan konsolidasi partai oleh Majelis Tinggi berakhir setelah kondisi partai pulih. Ia ingin kader partai memiliki integritas, bersih, dan jujur. Demokrat mengutamakan penataan partai dari unsur negatif untuk keberhasilan Pemilu 2014.
Dalam kasus hukum Anas, SBY berharap keadilan bisa ditegakkan. Tim hukum partai, kata dia, siap memberi bantuan bagi Anas.
Mengenai langkah SBY ini, pengamat politik UGM Ary Dwipayana menilai, itu memperlihatkan ketergantungan Demokrat kepada SBY begitu tinggi. Kata dia, Demokrat belum menjadi partai modern dengan menganggap seolah-olah SBY bisa melakukan apa saja.
Sejak terpilih sebagai ketua PD, kehadiran Anas memang tidak dikehendaki sejumlah tokoh lama partai. Perang dingin pun terjadi di antara pengurus. Elektabilitas Demokrat yang rendah menjadi senjata lawan-lawan Anas untuk mengudeta mantan ketua umum PB HMI itu.
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, SBY justru perlu turun tangan langsung mengatasi anjloknya elektabilitas Partai Demokrat. Menurut dia, SBY adalah figur yang paling dipercaya mengatasi kemelut partai. "Orang-orang Demokrat percaya dengan goresan tangan Pak SBY," kata Sutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika