REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mencari formula yang tepat untuk kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

"BNPB masih mencari jalan keluar yang tepat. Dengan adanya otonomi daerah, yang berkuasa di daerah saat ini adalah gubernur dan bupati," kata Kepala BNPB, Syamsul Maarif di Jakarta, Selasa (5/2).

Syamsul menjelaskan BNPB tidak bisa begitu saja merusak tata laksana pemerintahan dan otonomi daerah yang sudah berjalan. Namun, di sisi lain BNPB juga sering terhambat birokrasi, sementara mereka dituntut bekerja cepat.

"Otonomi daerah di satu sisi juga memengaruhi kecepatan kami. Karena itu, kami masih mencari formula yang tepat dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah," tutur Syamsul.

Untuk itu, Syamsul mengimbau pemda meningkatkan anggaran kesiapsiagaan bencana yang ada di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).

"Soal banjir di Bekasi harus diakui bahwa BPBD masih memiliki keterbatasan. Ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," terang Syamsul.

Lebih jauh Syamsul mengutarakan BNPB sudah memetakan wilayah-wulayah yang memiliki potensi bencana. Karena itu, dia berharap pemda yang wilayahnya memiliki potensi bencana, menyiapkan anggaran yang cukup untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

"Kami berharap ada dana dari pemerintah daerah untuk itu. Namun, BNPB tetap akan memberikan pendampingan bila dibutuhkan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika