REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum setuju bahwa partainya harus segera diselamatkan. "Partai Demokrat memang harus diselamatkan dan harus selamat," katanya dalam konferensi pers Seminar Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (5/2).

Karena itu, Anas mengajak seluruh kader Partai Demokrat, termasuk yang berada di jajaran Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat, berkomitmen dan bekerja keras demi keselamatan partai. "Agar semakin mempunyai kontribusi untuk kemajuan demokrasi," katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Anas membantah adanya konspirasi yang ingin menjatuhkan Partai Demokrat. "Konspirasi apa lagi? Sepertinya sedang populer konspirasi ini," katanya.

Menurut Anas, apapun penilaian orang, ia tetap fokus pada upaya menjadikan organisasi Partai Demokrat tetap berjalan. "Biarkan berkembang dan dinilai oleh siapapun, fokus saya adalah bagaimana organisasi berjalan terus," katanya.

Dia juga akan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan menjamin konsolidasi berjalan. "Konsolidasi berjalan terus. Persiapan pencalegan juga berjalan, termasuk kami juga ingin mendapat masukan dan pikiran dari tokoh yang kredibel, seperti Pak Mahfud, Pak Anies, Pak Dahlan," katanya.

Terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan status hukum Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang, Anas menyambut baik hal itu. "Ya, bagus. Harapannya kepada KPK itu bagus, saya garis bawahi itu bagus," katanya.

Sementara itu, disinggung mengenai hubungannya dengan Presiden Yudhoyono, Anas enggan menanggapi. "Soal komunikasi saya dengan Presiden kok ditanyakan, urusan 'dapur' (intern) tidak perlu ditanyakan," katanya.

Wacana Partai Demokrat harus diselamatkan sebelumnya pernah disuarakan oleh sejumlah kader partai itu, seperti Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik, Roy Suryo, dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika