REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Kebijakan pembatasan pelat nomor ganjil genap diharapkan tidak hanya menjadi program yang di atas kertas. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku masih melakukan perhitungan. 

''Perlu perhitungan matang, jangan sampai nanti diterapkan, tapi nyatanya tidak efektif dan hanya jadi program yang di atas kertas,'' kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Jakarta, Senin (4/2). 

Jokowi mengatakan perhitungan tersebut antara lain, kalkulasi ekonominya, distribusi logistik, sosial, dan dampak politik. Selain itu, kata dia, kebijakan pembatasan pelat nomor ganjil genap perlu didukung kesiapan transportasi massal. 

Karena itu, Jokowi menilai kebijakan pembatasan pelat nomor ganjil genap bisa maju maupun mundur tergantung hasil perhitungan sampai ke mejanya. 

Rencanannya, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor yang dibolehkan melintasi sejumlah ruas jalan di Ibu Kota itu akan diterapkan pada bulan Maret 2013.

Kebijakan ganjil-genap yaitu membatasi kendaraan bermotor yang boleh melalui jalan ibu kota berdasarkan plat nomor. Setiap harinya kendaraan yang boleh melewati wilayah-wilayah tertentu akan digilir. Jika hari ini giliran kendaraan untuk plat nomor ganjil, maka keesokan harinya giliran kendaraan berplat nomor genap yang boleh melewati wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika