REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pencairan dana bansos diduga akan berdampak pada bertambah dan berkurangnya dukungan pasangan calon. Sehingga tim sukses pasangan calon berharap adanya penundaan agar tidak berimbas pada masalah politis.
Ketua Tim Sukses Yance-Tatang, Lili Asudiredja, mengatakan hibah di akhir tahun pemerintahan calon petahana dana yang dihibahkan telah bertambah hingga 700 persen. Dana itu telah termasuk bantuan infrastruktur desa yang dicairkan lebih awal dari biasanya.
Hal itu seharusnya tidak terjadi apabila calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) diharuskan mengundurkan diri saat ditetapkan menjadi calon. Hal itu karena dengan niat apa pun dan tujuan apa pun petahana dapat leluasa menggunakan kekuasaannya di bidang apa pun.
Karena dalam hal ini akan sulit memisahkan dan membedakan janji atau kebijakan yang memang untuk kepentingan masyarakat banyak. Atau memang, kata Lili, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politis dalam hal ini menarik simpati masyarakat untuk mendukungnya.
"Posisi sulit bagi petahana kalau mereka masih memegang jabatan secara struktural dan fungsional," katanya, di Bandung, Rabu (30/1).
Lili mengatakan kebijakan strategis apalagi terkait penggunaan anggaran adalah wilayah abu-abu artinya batas halal dan haram tidak jelas.
Selain itu, juru bicara Tim Pemenangan Dede Yusuf-Laksamana, Syaiful Huda, mengatakan meskipun pasangan yang diusungnya masih menjabat petahana dan wakilnya pernah menjabat Setda, kebijakan apa pun yang sifatnya strategis berada di tangan gubernur. Sehingga dalam pencairan dana BID wagub tidak bisa berperan aktif.
Lebih lanjut Syaiful mengimbau Panwaslu agar bekerja secara tegas melakukan fungsi pengawasan sesuai tugasnya. Kasus ini telah merebak sejak awal bulan, namun tindakan yang dilakukan Panwaslu sampai saat ini belum terlihat pengaruhnya dalam Pilgub Jabar.
Syaiful pun mengakui pihaknya secara inisiatif mengandalkan relawannya untuk memantau kebijakan strategis yang bermuatan politis. "Bagaimanapun program ini telah diketok palu dan pasti tetap akan dilaksanakan sehingga kita hanya perlu memantau pelaksanaannya di desa," ujarnya.
Sementara itu, jubir Rieke-Teten, Abdy Hudaya, mengatakan pihaknya telah membahas, bahkan telah mengadukan hal ini kepada Panwaslu. Panwaslu pun menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pemberian janji BID yang dicairkan lebih awal dibandingkan aturan biasanya.
"Di semua pilkada mana pun sebagai petahana masalah pemanfaatan anggaran dan penggunaan fasilitas negara pasti menjadi polemik," katanya.
Terkait dengan komunikasi Aher dengan Dede Yusuf yang kurang lancar, Abdy mengimbau untuk kepemimpinan ke depan satu pasangan jangan sampai pecah kongsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika