REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Analis Tata Ruang dan Perencanaan Kota, Dr Ifan Haryanto, mengemukakan diperlukan keselarasan dan integrasi perencanaan wilayah dan kota di Jabodetabek untuk menangani masalah banjir di Ibu Kota Jakarta.
"Itu (keselarasan dan integrasi, red) dibutuhkan agar Jakarta sebagai inti dari Jabodetabek tetap menjadi kota yang sehat dan hijau," katanya di Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/1).
Karena itu, kata dia, perlu adanya niat baik dan komitmen semua pihak agar seluruh masalah terpecahkan dengan baik.
Menurut dia, kurang adanya integrasi dan keselarasan perencanaan wilayah dan kota di wilayah Jabodetabek merupakan kegagalan impementasi dan politik tata ruang di level nasional. Akibatnya adalah masalah banjir, kemacetan lalu lintas, dan kependudukan yang ada di Jakarta.
Dengan kondisi tersebut, kata dia, cara memecahkannya harus ada campur tangan pengambil keputusan di tingkat nasional. Selain itu, kata dia, selaras dengan upaya pemecahan masalah banjir di Jakarta, harus ada upaya untuk memecahkan masalah pada wilayah di sekitarnya.
Di samping itu, menurut dia, pada wilayah hulu 13 daerah aliran sungai (DAS) Jakarta, yakni Kota dan Kabupaten Bogor perlu dilakukan konservasi hutan, reboisasi, pembersihan sungai dan kampanye gerakan penghijauan yang melibatkan masyarakat luas.
"Hal yang mendesak dipikirkan adalah membangun bendungan/waduk di wilayah 'hinterland' DKI Jakarta, terutama di wilayah Bogor," kata Ifan Haryanto, yang menyelesaikan master (S2) di jurusan Economic Development and Policy, School of Public Policy, University of Birmingham, Inggris itu.
Ditegaskannya bahwa biaya pembangunan bendungan tersebut tidak hanya disediakan oleh Pemkot/Pemkab Bogor, melainkan juga harus didukung oleh dana dari Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Menurut dia, jika data kerugian akibat banjir mencapai Rp 6 triliun, maka investasi waduk/bendungan di wilayah penyangga Jakarta yang akan menghabiskan uang triliunan rupiah bukan menjadi persoalan besar.
"Persoalan banjir yang sering melanda Jakarta merupakan masalah yang harus dicarikan solusi dengan melibatkan lintas wilayah, dan sudah saatnya memerlukan campur tangan pemerintah pusat," kata alumni S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menyelesaikan doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika