REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Anwar Sadat, bersama 25 aktivis dan petani Kabupaten Ogan Ilir ditangkap aparat Polda setempat saat terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa di Palembang, Selasa sore.
Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Walhi Sumsel Hadi Jatmiko di Palembang, Selasa malam, mengatakan, saat ini tim advokasi Walhi dan LBH Palembang sedang berupaya menempuh jalur hukum kasus kericuhan yang mengakibatkan sejumlah aktivis dan petani mengalami luka-luka dan diamankan polisi, serta berusaha membebaskan mereka yang masih ditahan.
Hadi menjelaskan, kondisi Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat yang masih berada di Mapolda Sumsel, mengalami luka robek pada bagian kepalanya, diduga karena terkena pukulan aparat kepolisian.
Sedangkan kondisi 25 aktivis dan petani yang juga ikut diamankan polisi, antara lain Dedek Chaniago staf Poper Walhi Sumsel dengan kondisi luka memar di sekujur tubuh, Doni Agustian aktivis Walhi dengan luka memar di beberapa bagian tubuhnya, Kadiv Humas Serikat Petani Sriwijaya (SPS) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami luka memar di wajah.
Kemudian Ahmad Yani pengurus SPS Kabupaten Ogan Komering Ilir luka di bagian muka, Muhammad dari SPS Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir mengalami keretakan tulang di bagian dada.
Fikri dari SPS Desa Sunur Kabupaten Ogan Ilir kondisinya mengalami Luka memar di bagian kepala, Kamal dari SPS Desa Sunur mengalami luka robek di bagian kepala, Memet dari Persatuan Pemuda Islam Sumsel mengalami Luka memar, dan Rosita dari SPS Betung Ogan Ilir mengalami luka memar pada bagian punggung dan paha.
Menurut Hadi, pemukulan serta penangkapan terhadap aktivis dan petani yang sedang berjuang mendapatkan kembali lahan mereka yang kini dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII untuk perkebunan tebu dan Pabrik Gula Cinta Manis di Ogan Ilir, sangat disesalkan.
Anggota Polri, kata dia, seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan malah sebaliknya melakukan tindakan brutal dan terkesan hanya berpihak kepada perusahaan milik negara itu.
Walhi Sumsel bersama elemen masyarakat lainnya terus berupaya dapat membebaskan rekan-rekan mereka yang diamankan polisi.
Pihaknya juga tetap akan terus memperjuangkan lahan milik masyarakat yang bersengketa serta tuntutan lainnya.
Selain menurunkan tim advokasi, menurut Hadi, Walhi Sumsel dan elemen lainnya akan melakukan aksi solidaritas dengan menurunkan massa yang lebih banyak.
Belum diperoleh penjelasan dari Polda Sumsel berkaitan dengan persoalan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika