REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana dari lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh ketidakkonsistenan penegakan hukum di Indonesia.
Menurut hakim konstitusi Akil Mochtar, ketidakkonsistenan itu memicu pertumbuhan jaringan bisnis narkoba. Baik pengedar dari dalam maupun dari luar negeri akan tertarik untuk melakukan bisnis narkoba di Indonesia.
"Menurut saya sederhana saja, mereka semakin berani setelah melihat terpidana mati yang diberi grasi atau PK-nya dikabulkan dengan menurunkan hukuman mati menjadi penjara lima belas tahun," katanya di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).
Akil menuding, apabila pemerintah konsisten dalam menindak tegas pelaku pengedar narkoba, para pengedar akan jera untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Karena itu, ia tidak ragu menyebut upaya pemberantasan narkoba yang digembar-gemborkan pemerintah telah gagal.
"Jika hukum mati setelah putusannya inkracht, segera dieksekusi. Mereka yang akan mengedarkan juga akan takut untuk beroperasi," ucapnya.
JAKARTA -- Maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana dari lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh ketidakkonsistenan penegakan hukum di Indonesia.
Menurut hakim konstitusi Akil Mochtar, ketidakkonsistenan itu memicu pertumbuhan jaringan bisnis narkoba. Baik pengedar dari dalam maupun dari luar negeri akan tertarik untuk melakukan bisnis narkoba di Indonesia.
"Menurut saya sederhana saja, mereka semakin berani setelah melihat terpidana mati yang diberi grasi atau PK-nya dikabulkan dengan menurunkan hukuman mati menjadi penjara lima belas tahun," katanya di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).
Akil menuding, apabila pemerintah konsisten dalam menindak tegas pelaku pengedar narkoba, para pengedar akan jera untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Karena itu, ia tidak ragu menyebut upaya pemberantasan narkoba yang digembar-gemborkan pemerintah telah gagal.
"Jika hukum mati setelah putusannya inkracht, segera dieksekusi. Mereka yang akan mengedarkan juga akan takut untuk beroperasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika