REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Januari 2013, molor dan baru bisa diberikan pada Februari mendatang.
Pasalnya, hingga kini SK Gubernur DIY tentang penetapan pagu rumah tangga sasaran penerima manfaat beras untuk RT Miskin Kabupaten/Kota se-DIY, belum keluar. Sehingga, sosialisasi kepada masyarakat pun belum dilakukan.
Setelah SK Gubernur DIY turun, baru diikuti SK Bupati/Walikota. "Jadi karena prosesnya masih panjang, maka penyaluran raskin di DIY Januari ini baru bisa dilakukan bulan Februari," kata Kepala Bulog Divre DIY, Darsono Imam Yuwono kepada ROL, Selasa (29/1).
Darsono menjelaskan hari ini, Selasa (29/1), pihaknya sedang berkoordinasi dengan Sekda (Sekretaris
Daerah) se-Indonesia di kantor Bulog Pusat, Jakarta. Pertemuan itu, kata Darsono, membahas tentang raskin.
Jatah raskin untuk DIY turun 15,5 persen dibandingkan tahun lalu, dari 5.199 ton per bulan menjadi 4.235 ton per bulan. Penurunan itu karena jumlah penerima raskin yang 'by name by address' juga berkurang, yakni dari 341 ribu jiwa menjadi 288 ribu jiwa.
Dijelaskan Darsono, sejak November-Desember 2012, Bulog DIY sudah siap melaksanakan penyaluran raskin 2013. "Yang menjadi penghambat belum segera didistribusikannya beras raskin adalah masalah birokrasi," ungkap dia.
Meski jatah beras berkurang dan penyalurannya terlambat, beras yang tersedia di Bulog DIY masih cukup untuk lima bulan. Saat ini beras yang tersedia di Bulog DIY sekitar 19.500 ton. "Nanti kalau sudah masa panen beras, Bulog akan membeli beras lagi ke petani," tutur dia.
Pada 2013, Bulog berencana membeli sekira 60 ribu kilogram. Artinya, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 miliar.
Anggaran tersebut sudah tersedia di Bulog Pusat yang akan didrop secara bertahap. "Dan sekarang uang yang sudah tersedia di Bulog DIY untuk pembelian beras sekitar Rp 5.000-10.000 kilogram," kata Darsono.
Lebih jauh Darsono berharap kasus penangkapan kepala desa di beberapa daerah yang ditangkap polisi, lantaran tidak menyalurkan beras raskin secara merata, tidak terjadi di Yogyakarta.
"Saya membaca di koran ada kepala desa di Manado ditangkapi polisi karena pembagian berasnya secara rata, tidak sesuai pagu yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan di DIY tidak ada. Karena itu dalam sosialisasi nanti hal ini akan disampaikan kepada kepala desa supaya dalam penyaluran beras tidak dibagi rata," katanya memaparkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
