REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Diskusi Calon Gubernur (Cagub) tentang Pendidikan yang digelar oleh Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI) Jabar, hanya dihadiri oleh dua Cagub.
Tiga kandidat, absen dalam diskusi Pilgub tersebut. Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), Arry Bainus menilai, mereka tidak punya keberanian.
Mereka yang tidak hadir adalah pasangan Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim, Dede Yusuf-Lex Laksamana, dan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Sementara yang hadir Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Toyib (diwakili Dikdik), dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (diwakili Teten).
"Mereka (yang tidak hadir) enggak siap, enggak punya keberanian," ujar Arry yang menjadi salah seorang panelis diskusi, Kamis (24/1).
Arry menyayangkan ketidakhadiran perwakilan tiga kandidat dalam diskusi seputar dunia pendidikan itu. "Saya sih menyesalkan, komitmen cagub-cawagub ini di mana?" katanya.
Bagaimana pun juga, kata dia, yang dilihat dari pemimpin itu komitmennya. Tapi, ditantang untuk diskusi saja kenapa harus takut.
Kalau Cagub-cawagub tidak punya keberanian untuk berdiskusi di hadapan publik, sambung dia, maka tidak terbayang bagaimana yang bersangkutan akan memimpin ke depannya. Padahal, masyarakat yang akan dipimpin itu jumlahnya 49 juta orang.
''Kalau tidak ada
keberanian untuk itu, jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu harus berani dengan perihnya, harus berani dengan darahnya," papar Arry.
Ia menilai, visi-misi pasangan Dikdik-Toyib dan Rieke-teten di dunia pendidikan untuk dunia pendidikan cukup baik. "Tapi sayangnya tidak ada lawan dari pihak lain, khususnya incumbent. Incumbent juga harus dipertanyakan (apa yang sudah dilakukan)," katanya.
Sementara itu, menurut satu-satunya calon gubernur yang hadir pada diskusi pendidikan tersebut, Dikdik Mulyana Arief, bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Jabar. Sebab, saat ini di Jabar terdapat berbagai permasalahan pendidikan.
"Mulai dari masalah pengelolaan, kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur, dan kompetensi," papar Dikdik.
Menurut Dikdik, tenaga pendidik merupakan salah satu permasalahan yang serius. Meskipun sekarang telah banyak guru yang bersertifikasi, kualitas guru harus terus ditingkatkan. Sehingga, masyarakat akan mendapat kualitas pengajaran yang baik.
"Dan permasalahan guru ini harus dipelajari secara profesional," katanya.
Ketika disinggung mengenai pengangkatan tenaga/ guru honorer, Dikdik mengatakan bahwa hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, kalau pun memang diperlukan pengangkatan guru baru, hal itu jangan sampai membebani lembaga pendidikan. Jadi, pengangkatan itu harus dikaji secara baik. Apakah pengangkatan tenaga pengajara itu sesuai dengan keahliannya atau karena kehabisan peluang kerja di bidang lain.
Masalah sistem penilaian pun, tak luput dari perhatian Dikdik. Menurut Dikdik, pendidikan di Indonesia harus menggunakan sistem penilaian baik.
Instrumen penilaian yang ada saat ini, kata dia, jangan hanya untuk kepentingan gengsi atau demi kelulusan saja. "Kalau hanya untuk mencari kelulusan ujian saja, itu sama dengan memanipulasi keadaan," paparnya.
Sehingga, sambung dia, untuk sistem penilaian harus menggunakan standar yang sama. "Jadi dengan sistem yang baik akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ketika dinilai dengan menggunakan alat ukur mana pun hasilnya akan sama," katanya.
Selain itu, Dikdik menilai sarana pendidikan pun harus terus ditingkatkan. Terutama, dari sisi pembiayaan harus terus dioptimalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
