REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung pemindahan pusat pemerintahan ke pantai utara Jakarta.
Menurutnya, pemerintah dapat berinovasi dengan melakukan reklamasi pantai utara. Seperti, apa yang dilakuka noleh negara-negara dengan daerah laut yang besar seperti Singapura, Brunei Darussalam, hingga Belanda.
“Saya sebetulnya tidak setuju dengan pemindahan Ibu Kota, karena jakarta memilki historis yang panjang sebagai Ibu Kota. Makanya saya usulkan sebaiknya pusat pemerintahan dipindahkan,” kata Marzuki saat mengunjungi korban banjir di Binuang, Banten, Senin (21/1).
Area seluar 2.000 hektar, tuturnya, bisa diuruk di daerah utara Jakarta. Pengurukan itu, ia nilai bisa dilakukan dengan cepat, terukur, dan biaya yang bisa diprediksi.
“Saya kira cukup murah, saya sudah hitung 2.000 hektare itu kecil kok untuk daerah Jakarta Utara,” ungkapnya.
Selain itu, lokasi Jakarta Utara dengan ibu kota negara cukup dekat. Sehingga, bisa ditempuh dalam waktu satu hingga dua jam saja. Setelah diuruk, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung bisa dilakukan secara bertahap.
Seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan, perumahan bagi karyawan dan keluarga pegawai pemerintah, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya.
Bersamaan dengan pembangunan pusat pemerintahan baru itu, DKI Jakarta juga harus melakukan penataan secepatnya. Marzuki mendukung usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merelokasi pemukiman penduduk di sepanjang kali. Hanya, tuturnya, tanggung jawab seharusnya ada pada Pemprov DKI Jakarta.
“Dengan APBD saja sudah cukup, tapi kalau kurang tentu pusat siap membantu melalui APBN,” ujar dia.
Lebih lanjut Marzuki berpendapat bahwa harus ada keberanian dari Pemprov DKI untuk segera melakukan relokasi. Dengan memberikan tempat yang lebih baik kepaad rakyat, dan meyakinkan bahwa pindah itu tidak menyusahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika