REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menolak menanggapi wacana pemindahan ibu kota Jakarta ke wilayah lain. Menurutnya isu pemindahan ibu kota merupakan isu panas.
Gamawan mengatakan, pemindahan ibu kota negara bukan merupakan kewenangannya. Kewenangan Kementerian Dalam Negeri hanya seputar pemindah ibu kota kabupaten maupun ibu kota provinsi. “Nanti kalau bicara pemindahan ibu kota, saya bisa dimarahi Jokowi,” katanya sembari tertawa.
Kalau pemindahan ibu kota, kata Gamawan, lebih baik langsung bertanya kepada presiden. "Kalau bicara pemindahan ibu kota, biar Pak Presiden saja yang bicara, jangan saya," katanya di sela-sela rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (21/1).
Presiden, ujar Gamawan, lebih pantas membicarakan pemindahan ibu kota dari pada dirinya. “Saat ini saya belum bisa memberikan komentar terkait pemindahan ibu kota,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi mengatakan, dirinya setuju dengan wacana pemindahan ibu kota ke wilayah lain. Namun pemindahan tersebut dilakukan hanya jika bencana banjir di Jakarta sudah tidak bisa diatasi lagi.
Jika semua upaya untuk mengatasi banjir tidak berhasi, ujar Jokowi, maka tidak menjadi masalah jika ibu kota harus dipindah. Untuk saat ini yang paling penting bagaimana mengatasi banjir yang ada terlebih dulu. “Nanti saja kita membicarakan pemindahan ibu kota,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika