REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sembilan kecamatan di Kabupaten Sleman dilaporkan menunggak pembayaran beras untuk masyarakat miskin (raskin). Hal tersebut dikarenakan, teknis pendistribusiannya masih melalui pedukuhan.

Kepala Bagian Humas, Sekertaris Daerah ,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Endah Sri Widiastuti mengatakan, kesembilan daerah tersebut, yakni Kecamatan Godean, Depok, Gamping, Ngaglik, Berbah, Mlati, Minggir, Kalasan, dan Moyudan.

Tercatat, ada lebih dari tiga desa di setiap kecamatan yang belum melunasi pembayaran tersebut. "Setelah ditelusuri, banyak masyarakat yang sudah membayar, namun uangnya masih tertahan di dukuh," kata Endah baru-baru ini.

Karena itu, dia menyatakan, akan ada perubahan sistem pendistribusian nantinya. Dengan begitu proses penyaluran dan pembayarannya bisa berjalan lancar.

Dari hasil evaluasi tersebut, ke depannya, para aparat desa hanya bertugas memberi informasi dan jadwal penyaluran beras dari pemerintah. Kemudian, pembagiannya akan dilakukan langsung oleh petugas Bulog. "Dengan metode ini, harapannya, penerima raskin tersebut bisa lebih tepat sasaran," kata Endah.

Sistem langsung seperti ini dinilai lebih menguntungkan. Pasalnya, ada jaminan tidak akan terjadi penumpukan pembayaran seperti sebelumnya.

Karena itu, Endah menyatakan, nantinya, Pemkab akan segera mengundang para perangkat desa, mulai tingkat kecamatan hingga dukuh.

Dilaporkan, hingga akhir tahun 2012 terdapat penurunan jumlah sasaran rumah tangga penerima raskin. Data yang awalnya tercatat hanya 72.148 kepala keluarga (KK), kini menjadi 60.485 KK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika