Oleh : Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah beras milik pemerintah pusat yang dikelola oleh Perum BULOG. CBP berfungsi untuk menjaga stabilitas harga beras, penanggulangan keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN. CBP juga digunakan untuk kerja sama internasional bantuan sosial dan kebutuhan lain di luar keperluan terkait dengan bantuan sosial.
Tujuan utama CBP adalah menjaga stabilitas harga beras agar tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Kedua, CBP berperan dalam penanggulangan keadaan darurat dengan memastikan ketersediaan pasokan beras saat terjadi bencana alam atau situasi krisis lainnya. Ketiga, CBP juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan ketersediaan beras dalam negeri serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pemerintah telah menetapkan target CBP sebesar 2 juta ton. Hingga akhir tahun 2025 telah mencapai stok 4 juta ton, yang merupakan pencapaian tertinggi sejak BULOG berdiri pada 1969. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras di Indonesia. Stok ini diproyeksikan akan terus meningkat, dengan produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada musim tanam 2024/2025, mengungguli Thailand dan Vietnam.
Peningkatan stok ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dan penyerapan gabah, seperti peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi sistem distribusi pupuk, dan penetapan harga gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dengan stok yang melimpah, pemerintah optimis tidak perlu melakukan impor beras dan bahkan berpotensi melakukan ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika