REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir yang melanda DKI Jakarta dikatakan sebagai musibah. Sehingga harus menjadi tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan.

Partai Gerindra bahkan menilai, banjir ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemprov) DKI Jakarta saja. Melainkan juga pemerintah pusat. 

"Ini masalah nasional. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Perlu peran aktif pemerintah pusat," kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Kamis (17/1).

Menurutnya, upaya aktif yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) melibatkan pemerintah pusat patut didukung. Karena proses komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Hampir seluruh fasilitas pemerintah pusat terletak di Jakarta.

Untuk jangka panjang, tambahnya, ada beberapa upaya bisa dioptimalkan. Seperti pembenahan sistem drainase Jakarta dan normalisasi kali besar. Seperti kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. 

"Sebab kemampuan sungai-sungai di Jakarta untuk mengalirkan air turun 70 persen, itu akibat pendangkalan dan penyempitan," jelas dia.

Tak hanya itu, hulu sungai Ciliwung di kawasan Puncak juga harus dibenahi. Apalagi, kajian citra satelit juga menunjukkan, keseimbangan ekologis kawasan puncak tahun ini merosot 50 persen. "Pembenahan oleh pemerintah di hulu sungai di Puncak juga harus ditingkatkan," tutur Fadli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika