REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menyinggung tentang pesta demokrasi di daerah. Yang dimaksud pesta demokrasi, terutama adalah dalam proses pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota.
Ia mengatakan pilkada yang digelar selama ini sama dengan pemilihan presiden, yakni dilakukan secara langsung. Padahal, cara tersebut tidak diwajibkan dalam undang-undang. “Karena UUD 1945 tidak mengatur kepala daerah dipilih secara langsung, hanya dipilih secara demokratis,” katanya, Selasa (15/1).
Menurutnya, perlu dipikirkan kembali sistem pemilihan kepala daerah apakah memang tepat jika dilakukan secara langsung. Karena dalam UUD 1945, hanya pemilihan presiden saja yang diselenggarakan secara langsung. “Langsung atau tidak langsung; gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung atau tidak langsung, pikirkanlah baik-baik karena ada plus dan minusnya,” katanya.
Namun, ia melihat ada sejumlah dampak yang terjadi ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Misalnya politik uang, adanya kekerasan pasca pilkada setelah jagoannya kalah. “Oleh karena itu, ada pemikiran apakah semuanya harus pilkada langsung,” katanya.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pilkada. Salah satu hal yang dibahas, yakni mengenai pemilihan kepala daerah. Masih jadi perdebatan apakah ke depan, pemilihan kepala daerah tidak seluruhnya dilakukan secara langsung tetapi melalui DPRD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika