REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap kebijakan partai tidak mencalegkan keluarga pejabat bisa meredam nepotisme antara pemerintah dan parlemen.

"Majelis Syuro PKS sudah memutuskan pencalegan tidak memperbolehkan istri atau suami dari pejabat publik," kata anggota Dewan Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada wartawan, Senin (7/1), di kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Hidayat mengatakan PKS ingin menjadikan pemilu sebagai bagian dari agenda melaksanakan amanat reformasi. Salah satu di antara amanat itu adalah memberantas KKN di birokrasi. "Kita ingin demokrasi pascareformasi berjalan egaliter," ujarnya.

Selain melarang keluarga pejabat publik maju sebagai caleg, PKS juga memerhatikan rekam jejak dan kualitas seseorang sebelum ditetapkan sebagai caleg. Hal ini menurut Hidayat penting untuk memastikan caleg terpilih bisa benar-benar mengemban amanat rakyat.

Hidayat menyatakan PKS tidak akan memberi ruang kepada mereka yang terbukti memiliki masalah secara hukum maupun morak. Dia berharap apa yang dilakukan PKS bisa semakin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. "PKS mengedepankan bab moral dalam penetapan caleg," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika