REPUBLIKA.CO.ID, PADANG---Menteri Agama (Menag) RI Suryadharma Ali menyatakan siap mundur bila memang badan khusus urusan haji dibentuk. "Saya tidak paham dengan gagasan itu, kalau ada yang paham, tolong undang saya berikan penjelasan secara menyeluruh. Sedikit pun saya tidak melihat keunggulan dari gagasan itu," kata Suryadharma saat membuka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat.
Badan Khusus urusan haji direncanakan akan dibentuk karena pengelolaan haji di bawah Kementerian Agama (Kemenag) masih dianggap kurang profesional dan transparan. "Kemenag sudah puluhan tahun urusin haji, dianggap tidak profesional?" tegasnya.
Ia menyatakan, bila Kemenag dianggap tidak profesional, pihaknya tidak akan melakukan pengelolaan haji dan silahkan bikin badan khusus yang harus merekrut orang baru.
Dengan membuat badan khusus, katanya, berarti harus merekrut orang baru yang profesional, namun siapa yang akan bayar tenaga baru itu.
Kemudian, akan dibangun kantor di 33 provinsi, namun siapa yang membangun sebanyak itu?
Menurut Suryadharma, sekarang Kemenag sebagai penyelanggara haji, Menterinya sudah dibayar menggunakan APBN, demikian pula kantor wilayah dan lain-lainnya.
"Kalau memang badan khusus itu terbentuk, saya mundur," katanya.
Suryadharma juga siap mundur bila terbukti ditemukan dana pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun.
Ia menyatakan janjinya akan dua hal tersebut, karena menurutnya dirinya merasa bersalah secara historis di Kementerian Agama bila Kemenag dianggap tidak profesional dan terbukti menyelewengkan dana haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
