REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Agama Suryadharma Ali menengarai ada upaya mendelegitimasi kementerian yang dipimpinnya, menyusul temuan yang diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas pengelolaan dana haji.
"Saya tidak tahu, apakah ini ada proses delegitimasi terhadap Kementerian Agama," kata Suryadharma di sela peringatan Hari Lahir Ke-40 Partai Persatuan Pembangunan di Semarang, Sabtu.
Ia menyayangkan sikap PPATK yang merilis data tentang angka yang berkaitan dengan setoran awal haji, yang jumlahnya jauh lebih besar.
Menurut dia, angka yang disampaikan PPATK sekitar Rp 80 triliun tersebut mengada-ada. "Saya pastikan angka itu ngawur," tegas Ketua Umum PPP ini. Ia menantang PPATK untuk membuktikan angka temuannya tersebut.
Bahkan, Suryadharma menyatakan siap mundur jika data temuan PPATK tersebut benar. Ia menuturkan akibat dari informasi yang diungkap tersebut, banyak masyarakat yang menanyakan nasib uang setoran awal haji mereka. "Ada yang bertanya, apakah saya bisa naik haji?" katanya.
Ia menjamin uang para calon haji tersebut aman dan mereka dipastikan tetap bisa pergi beribadah haji.
Sebelumnya, Ketua PPATK M.Yusuf mengatakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah tidak transparan dan sarat penyimpangan.
Ia mencontohkan biaya haji sejak 2004 hingga 2012 yang mencapai Rp 80 triliun. Duit yang disimpan dalam sebuah bank itu menghasilkan bunga Rp 2,3 triliun dan dipakai untuk membiayai pemondokan, katering, serta transportasi jemaah.
Menurut Yusuf, penggunaan bunga itu tidak jelas pertanggungjawabannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
