REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar psikologi politik Hamdi Muluk meyakini pada 2013 ini para politisi akan lebih terfokus untuk melancarkan iklim politik partainya daripada memikirkan kebijakan dan perundangan di parlemen. Menurut Hamdi, sistem politik di Indonesia itu masih belum mapan sehingga cukup rawan.
“Mereka akan lebih banyak cari muka. Suhu politik makin panas, kerja publik makin terbengkalai,” katanya, Rabu (2/1).
Ia pun sama khawatirnya dengan Wakil Presiden Boediono yang mengatakan sistem politik yang gamang akan berpengaruh pada keputusan ditingkat konstitusi, termasuk kebijakan ekonomi ditingkat parlemen.
Hamdi menilai bisa saja dalam dua tahun ke depan, kebijakan atau perundang-undangan dijadikan alat untuk mencuri perhatian dan dukungan dari publik. Dicontohkannya, bisa saja di kemudian hari ada perundangan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, tetapi karena tidak disetujui publik justru dimanfaatkan untuk mendapatkan perhatian secara politik seperti penolakan terhadap pengurangan subsidi BBM.
“Masyarakat kan terkadang hanya tahu permukaannya saja,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono menilai krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat tidak hanya persoalan ekonomi tetapi politik juga. “Sistem politik yang gamang untuk mengambil keputusan karena konsitusinya tidak bisa mengarahkan untuk mengambil kebijakan yang mendasar yang berpengaruh pada ekonomi,” katanya saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung BEI, Rabu (2/1).
Ia mengkhawatirkan jika sistem politik negara maju saja bisa goyah, apalagi negara seperti Indonesia yang sistem politiknya belum benar-benar mapan. Apalagi pada 2013 dan 2014 akan menjadi tahun politik dan akan banyak kegiatan politik.
Di satu sisi, hal ini bagus untuk membangun kedewasaan berdemokrasi. Tetapi, suhu politik itu, lanjutnya, harus dilakukan dalam rambu-rambu dan ketenangan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika