REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Bony Hargens, berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan membiarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terjerat dalam kasus korupsi.

"Ada kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diseret KPK pascapenetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka Hambalang, tetapi SBY tidak mungkin tidak melindungi Anas, karena Anas dan Ibas satu paket," kata Bonie dalam diskusi bertema Membedah Demokratisasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Cikini, Jakarta, Ahad (30/12).

Menurut Bony, SBY saat ini sedang merasa takut akan satu nasib dengan mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana partai yang dibesarkannya diambilalih oleh orang lain, dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Dulu PKB diambil Muhaimin Iskandar. SBY ini takut dibuat seperti Gus Dur," kata dia.

Dia mengatakan bahwa SBY bukan tidak mungkin sedang memikirkan figur lain untuk menjadi ketua umum. SBY, menurut dia, juga sedang memikirkan dampak yang akan terjadi pascapemilu 2014. Menurut Bony, saat itu diperkirakan ada peluang keluarga besarnya di Cikeas akan menjadi bulan-bulanan kasus korupsi dan terseret satu persatu.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai saat ini terlihat ada upaya menghancurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan pemerintah terkait 10 tahun masa kerja penyidik kepolisian di KPK, merupakan langkah yang secara tidak langsung mengancam para penyidik.

"Mana ada perwira polisi yang mau ditempatkan di KPK dalam rentang waktu begitu lama, dengan ketidakjelasan pangkat. Kalau di kepolisian dengan rentang 10 tahun perwira polisi bisa menjadi apa saja, sehingga saya berkesimpulan peraturan itu upaya menghancurkan KPK," ujar Neta dalam diskusi yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika