REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), pada tahun 2013 diperkirakan tak mendapat jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur pelamar umum, karena jumlah CPNS di daerah ini terlalu banyak.
Jumlah PNS di Kota Ternate saat ini 6.063 orang, sedangkan sesuai ketentuan dari pemerintah pusat, PNS tidak boleh lebih dari 5.000 orang karena penduduk setempat hanya 200 ribu jiwa, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ternate, Yunus Yau di Ternate, Jumat.
Alasan lainnya sehingga Kota Ternate tidak menerima jatah penerimaan CPNS melalui pelamar umum adalah belanja aparatur dalam APBD Kota Ternate tahun 2012 telah mencapai 63 persen.
Padahal dalam ketentuan yang berlaku, untuk belanja aparatur harus berada di bawah 50 persen, sehingga harus ada pembatasan penerimaan CPNS.
Menurut dia, Kota Ternate pada tahun 2012 ini hanya mendapat kuota penerimaan CPNS melalui jalur honorer katergori I sebanyak 98 orang dan kategori II nantinya akan diterima melalui proses seleksi.
Tidak adanya jatah penerimaan CPNS melalui pelamar umum tersebut tentu akan menimbulkan masalah bagi Kota Ternate, karena kendati jumlah PNS di daerah ini banyak, masih membutuhkan PNS untuk formasi tertentu, seperti tenaga dokter dan tenaga teknis lainnya.
Ia mengatakan, langkah yang dilakukan Pemkot Ternate untuk menyikapi terlalu banyaknya PNS di daerah ini adalah dengan tidak menerima PNS pindahan dari daerah lain ke Kota Ternate, kecuali untuk PNS dari instansi vertikal.
Selain itu, membuka peluang kepada PNS yang ingin mengajukan pindah ke daerah lain atau mengajukan pensiun dini, terutama bagi PNS yang sakit atau ingin berkarir di bidang lain.
Saat ini telah ada tujuh PNS di Pemkot Ternate yang telah mengajukan permohonan pensiun dini dan kini sedang proses. Mereka ada yang ingin beralih ke swasta, ada pula yang ingin terjun ke dunia politik, katanya.
Kabupaten/kota lainnya di Malut yang juga tidak mendapat jatah penerimaan CPNS melalui pelamar umum pada tahun 2012 ini adalah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan, karena belanja aparatur kedua daerah ini melebihi 50 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
