REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar meminta para widiaiswara memasukkan bahasan soal pengarusutamaan gender dalam kurikulum Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
"Harapan kami kedepan, semoga ada mata ajar atau kurikulum tentang pemahaman gender dan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari kurikulum LAN. Gender merupakan isu lintasbidang yang perlu dipahami bersama," kata Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Jumat (21/12).
Linda menjelaskan, hal itu terkait dengan telah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan LAN mengenai percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
Menurut Linda, pada saat ini prosentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga ada kesenjangan gender yang cukup signifikan didalam bidang politik, pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah serta pengambilan keputusan.
"LAN sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mencetak aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten perlu memberi ruang agar strategi pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan di berbagai lini, mulai dari tataran penyusunan kebijakan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan LAN yang responsif gender," katanya.
Dia juga menambahkan, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran diharapkan kebijakan di LAN dapat berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan gender pada pendidikan dan pelatihan, temasuk pengambilan keputusan yang berprespektif gender.
Selain itu, Linda juga mengatakan saat ini tantangan yang dihadapi adalah kendala kultural ditandai dengan adanya pola pikir patriarki yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku individu dan kelompok.
"Kendala kultural yang berdampak pada dimensi struktur kekuasaan tercermin pada setiap individu dan kelompok yang mempengaruhi perilaku birokrasi yang cenderung memperlihatkan sekat-sekat stereotif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika